JAKARTA— Indonesia terancam masuk dalam jebakan penduduk berpendapatan kelas menengah (Middle Income Trap). Hal tersebut dikemukakan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat berkunjung ke Kantor Pusat Astra di Sunter, Senin (3/4). Menyikapi ini, Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia ( PP KAMMI) meminta pemerintah mendorong SDM Indonesia lebih berorientasi pada sektor wirausaha.
Ketua PP KAMMI Bidang SDM Strategis Robert Edy Sudarwan menyebut sektor usaha menjadi katalisator untuk menciptakan lapangan kerja baru. Ketika ini terwujud, otomatis pendapatan masyarakat bisa meningkat. Sehingga, kata dia, Indonesia bisa lepas dari jebakan pendapatan kelas menengah.
“Mewujudkan ini bukanlah hal mudah. Tapi itu mesti dilakukan agar Indonesia bisa menjadi High Income Country atau menjadi negara maju,” tegas Kandidat Doktor Evaluasi Pendidikan ini.
Robert menyebut jumlah pengusaha Indonesia baru mencapai kira kira 0,8 persen. Idealnya jumlah pengusaha mesti mencapai 2 persen minimal. Dengan kata lain, pemerintah mesti menggenjot jumlah pengusahanya.
Sementara itu, Kepala Departemen Riset PP KAMMI Ade Irma Setyanegara menyebut penyelenggaraan negara juga mesti dibenahi. Yakni pemerintah harus lebih pro aktif dalam pemberantasan KKN. Selain itu, perbaikan birokrasi, meningkatkan kemudahan berbisnis, kebijakan ekonomi juga tak boleh dilupakan.
“Sebab dalam menciptakan wirausaha mesti diikuti dengan iklim bernegara yang kondusif,” tegas alumnus S2 Kebijakan Publik UI ini.
CP:
Ade Irma: 0819 0780 0683
Ketua PP KAMMI Bidang SDM Strategis Robert Edy Sudarwan menyebut sektor usaha menjadi katalisator untuk menciptakan lapangan kerja baru. Ketika ini terwujud, otomatis pendapatan masyarakat bisa meningkat. Sehingga, kata dia, Indonesia bisa lepas dari jebakan pendapatan kelas menengah.
“Mewujudkan ini bukanlah hal mudah. Tapi itu mesti dilakukan agar Indonesia bisa menjadi High Income Country atau menjadi negara maju,” tegas Kandidat Doktor Evaluasi Pendidikan ini.
Robert menyebut jumlah pengusaha Indonesia baru mencapai kira kira 0,8 persen. Idealnya jumlah pengusaha mesti mencapai 2 persen minimal. Dengan kata lain, pemerintah mesti menggenjot jumlah pengusahanya.
Sementara itu, Kepala Departemen Riset PP KAMMI Ade Irma Setyanegara menyebut penyelenggaraan negara juga mesti dibenahi. Yakni pemerintah harus lebih pro aktif dalam pemberantasan KKN. Selain itu, perbaikan birokrasi, meningkatkan kemudahan berbisnis, kebijakan ekonomi juga tak boleh dilupakan.
“Sebab dalam menciptakan wirausaha mesti diikuti dengan iklim bernegara yang kondusif,” tegas alumnus S2 Kebijakan Publik UI ini.
CP:
Ade Irma: 0819 0780 0683
