Banda Aceh- Hingga saat ini Gubernur Aceh Irwandi Yusuf belum menanda tangani SK dana hibah dan bansos. Irwandi Yusuf saat ini katanya sedang melakukan evaluasi dan verifikasi anggaran terlebih dahulu.
Adapun pihak DPRA mengharapkan agar Gubernur Aceh dapat segera meneken SK dana Hibah dan bansos. DPRA beralasan bahwa saat ini masyarakat saat menanti pencairan ini agar bisa segera melakukan pembangunan dan penyaluran bantuan seperti pembangunan mesjid, dayah, sekolah, dan sebagainya.
Menanggapi dilema ini, Tuanku Muhammad selaku Ketua Umum PW KAMMI Aceh mengatakan bahwa pada satu sisi mendesak agar Gubernur bisa segera menandatangani SK dana hibah dan bansos. Semakin telat diteken maka akan semakin telat proses pencairan dan pembangunannya. Apalagi ini sudah masuk Bulan Oktober, artinya hanya punya 2 Bulan lagi untuk proses pencairan, pembangunan dan teknis lainnya. Akibatnya, selalu proses pembangunan di Aceh terkesan terburu-buru yang berakibat kualitas dari setiap proyek itu rendah.
Namun pada satu sisi lain, KAMMI juga mengharapkan jika memang Gubernur sedang melakukan evaluasi dan verifikasi maka proses tersebut dapat dilaksanakan dengan secepatnya dan profesional, sehingga dana hibah dan bansos yang kelak akan dicairkan bisa tepat sasaran dan akurat. Tidak ada indikasi bodong dan terjerat korupsi.
"Selama ini dana hibah dan bansos selalu menjadi ladang untuk menyalurkan syahwat Korupsi dengan alasan menjembatani kebutuhan rakyat. Maka sudah saatnya di masa Irwandi Yusuf kesan ini dihilangkan, yaitu dengan cara penyaluran ini tepat sasaran dan tepat waktu. Agar memang yang mendapatkan dana ini rakyat, bukan para mafia yang menamakan pembela rakyat." tambah Tuanku.
Oleh karena itu, KAMMI Aceh mengharapkan agar dilema pencairan dana hibah dan bansos bisa segera diselesaikan. Eksekutif dan legislatif harus mampu duduk bersama dan membahas masalah ini. Jangan karena kepentingan politik masing-masing, dana ini di ping-pong sana sini. Ujung-ujungnya rakyat Aceh lagi yang rugi.
Adapun pihak DPRA mengharapkan agar Gubernur Aceh dapat segera meneken SK dana Hibah dan bansos. DPRA beralasan bahwa saat ini masyarakat saat menanti pencairan ini agar bisa segera melakukan pembangunan dan penyaluran bantuan seperti pembangunan mesjid, dayah, sekolah, dan sebagainya.
Menanggapi dilema ini, Tuanku Muhammad selaku Ketua Umum PW KAMMI Aceh mengatakan bahwa pada satu sisi mendesak agar Gubernur bisa segera menandatangani SK dana hibah dan bansos. Semakin telat diteken maka akan semakin telat proses pencairan dan pembangunannya. Apalagi ini sudah masuk Bulan Oktober, artinya hanya punya 2 Bulan lagi untuk proses pencairan, pembangunan dan teknis lainnya. Akibatnya, selalu proses pembangunan di Aceh terkesan terburu-buru yang berakibat kualitas dari setiap proyek itu rendah.
Namun pada satu sisi lain, KAMMI juga mengharapkan jika memang Gubernur sedang melakukan evaluasi dan verifikasi maka proses tersebut dapat dilaksanakan dengan secepatnya dan profesional, sehingga dana hibah dan bansos yang kelak akan dicairkan bisa tepat sasaran dan akurat. Tidak ada indikasi bodong dan terjerat korupsi.
"Selama ini dana hibah dan bansos selalu menjadi ladang untuk menyalurkan syahwat Korupsi dengan alasan menjembatani kebutuhan rakyat. Maka sudah saatnya di masa Irwandi Yusuf kesan ini dihilangkan, yaitu dengan cara penyaluran ini tepat sasaran dan tepat waktu. Agar memang yang mendapatkan dana ini rakyat, bukan para mafia yang menamakan pembela rakyat." tambah Tuanku.
Oleh karena itu, KAMMI Aceh mengharapkan agar dilema pencairan dana hibah dan bansos bisa segera diselesaikan. Eksekutif dan legislatif harus mampu duduk bersama dan membahas masalah ini. Jangan karena kepentingan politik masing-masing, dana ini di ping-pong sana sini. Ujung-ujungnya rakyat Aceh lagi yang rugi.