Kritikan Amien Rais tentang bagi-bagi sertifikat sebagai
sebuah kebohongan bikin geram Kabinet Jokowi-JK. Dari Luhut Pandjaitan hingga
partai pendukung mengkritik balik Amien Rais, apalagi Luhut Pandjaitan dengan
nada emosi menyikapi kritikan Amien Rais.
 |
| (Sumber : komunikasi.ums.ac.id) |
Nama lengkapnya Muhammad Amien Rais. Dilahirkan di Solo pada
26 April 1944. Ia merupakan alumnus dari fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas
Gajah Mada dan sarjana muda fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga. Lalu kemudian
mendapatkan gelar master (1974) dari Universitas Notre Dame, Indiana, dan gelar
doktor ilmu politik dari Universitas Chicago, Illinois, Amerika Serikat.
Amien Rais dibesarkan di lingkungan keluarga Muhammadiyah.
Ia pernah menjabat sebagai ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan ketua
Lembaga Dakwah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Yogyakarta.
Selain sebagai akademisi, Amien Rais dikenal sangat kritis
terhadap rezim Orde Baru, sehingga membuatnya terpental dari jabatan ketua dewa
pakar ICMI (Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia) bentukan Orba. Pada tahun 1995,
ia terpilih sebagai ketua umum pimpinan Muhammadiyah. Ia terus berteriak soal
eksploitas alam Indonesia dan mengkritik secara keras terhadap praktik KKN
(korupsi, kolusi, nepotisme) di tubuh birokrasi rezim Orde Baru Presiden
Soeharto. Ia berperan besar dalam gerakan reformasi dan jatuhnya rezim Orba
Presiden Soeharto. Pada era reformasi ia mendirikan Partai Amanat Nasional (PAN) dan pernah maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2004.
Ini Kritikan Pedas Amien Rais terhadap kabinet Jokowi-JK
1.
Bagi-bagi sertifikat menurutnya sebuah
pengibulan, tapi ketika 74% negeri ini dimiliki kelompok tertentu dibiarkan. “Ini
pengibulan, waspada bagi-bagi sertifikat, bagi tanah sekian hektare, tetapi
ketika 74 persen negeri ini dimiliki kelompok tertentu seolah dibiarkan. Ini
apa-apaan? Kata Amien di Hotel Savoy Homan, Jalan Asia-Afrika, seperti dilansir Detik
2.
Rezim saat ini memberikan angin membangkitkan
PKI. “Pemimpin (Jokowi) mengatakan tahun 1965 baru 4 tahun, mana ada PKI
balita. Memang nggak ada, tapi kenapa rezim ini memberikan angin membangkitkan
PKI," katanya, seperti dilansir Detik