Wahid Ikhwan Nurdin (Ketua Kebijakan Publik KAMMI Jawa Barat) menyayangkan nama Uu Ruzhanul Ulum disebut terlibat dalam kasus pemotongan anggaran BANSOS tahun 2017 kabupaten Tasikmalaya yang merugikan negara sampai Rp. 3,9 Milyar. Menurutnya kasus ini berdampak pada berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah Jawa Barat saat ini, terlebih lagi umur kepemimpinan Uu di jabar masih terbilang baru, hal ini jika dibiarkan terlalu lama dikhawatirkan akan terjadi lagi ditingkat provinsi.
Wahid mengatakan “saya selaku santri merasa kecewa dengan beliau, katanya panglima santri tp kok berani begitu, InsyaAllah KAMMI Jabar akan mengawal terus keberlangsungan proses hukum yang sedang dijalani sampai keluar keputusan resmi status hukum yang menimpa Uu, karna ini sudah menjadi kewajiban warga Jawa Barat untuk sama-sama mengawal kinerja pemerintah”. Wahid juga mengatakan seraya mengingatkan pemerintah agar terus fokus terhadap program kerja pemerintah agar tujuan-tujuan di Jawa Barat bisa tercapai.
Wahid mengatakan “saya selaku santri merasa kecewa dengan beliau, katanya panglima santri tp kok berani begitu, InsyaAllah KAMMI Jabar akan mengawal terus keberlangsungan proses hukum yang sedang dijalani sampai keluar keputusan resmi status hukum yang menimpa Uu, karna ini sudah menjadi kewajiban warga Jawa Barat untuk sama-sama mengawal kinerja pemerintah”. Wahid juga mengatakan seraya mengingatkan pemerintah agar terus fokus terhadap program kerja pemerintah agar tujuan-tujuan di Jawa Barat bisa tercapai.