Tuesday, April 2, 2019

Wake-Up Call Bagi Erdogan

Oleh Ahmad Dzakirin
Secara umum, AKP memenangi pemilu lokal kali ini. AKP bersama blok Aliansi Rakyat memperoleh 51, 6 persen sedangkan seterunya CHP bersama Aliansi Nasional menangguk 37,59 persen suara.
Namun pemilu kali ini menjadi pukulan bagi Erdogan dan AKP yang telah berkuasa hampir dua dekade. AKP kalah di dua kota besar, Istanbul dan Ankara sebaliknya kubu oposisi tetap mengendalikan kontrol atas kota terbesar ketiga, Izmir.

Belum lagi, AKP juga kehilangan kontrol atas kota wisata Antalya, Mersin kota pelabuhan utama, Bolu, Bilecik, Sinop dan Ardahan. Di luar itu, AKP terpaksa harus menyerahkan setidaknya 4 kota kepada sekutu politiknya, MHP, diantaranya Erzurum.
CHP memenangkan pemilu di kawasan Barat dan pantai mediterannian yang secara ekonomi lebih makmur ketimbang Anatolia Tengah dan Timur. Ekonomi Istanbul sendiri mencakup 31 persen GDP Turki.
“Kekalahan” serupa juga pernah dialami AKP dalam pemilu lokal 2009 karena hanya mendapatkan total 39 persen, namun bedanya, AKP masih tetap mempertahankan kendalinya atas kota-kota penting di Turki.
Pemilu lokal 2009 dan 2019 dilatari dua peristiwa penting sebelumnya, yakni krisis finansial dunia pada 2008 dan krisis ekonomi Turki pada 2018 yang ditandai kejatuhan mata uang lira di tengah citra sukses ekonomi dalam kepemimpinan AKP yang tidak terganggu selama 16 tahun.
Hanya bedanya, ada dua elan yang setidaknya mampu ditunjukkan Erdogan untuk melakukan pemulihan: pertama, dia mengakui kesalahannya menominasikan calon-calon lokal yang dipandang kurang populer dan kedua, lebih besar dari itu, kesiapannya untuk memperbaiki kinerja AKP.
Dengan dua peristiwa itu, kemerosotan suara AKP, walau tidak sampai merontokkan dominasi politik partai itu di tingkat nasional, selalu ditandai dengan alat ukur tunggal, bagaimana mereka menangani problem ekonomi.
Ini adalah pertanyaan krusial yang harus dijawab dalam setiap kontestasi demokrasi. Jatuh bangunnya partai politik di negara-negara barat selalu ditandai dengan faktor-faktor di atas. Berjaya seiring membaiknya ekonomi dan sebaliknya jatuh karena jebloknya performa ekonomi pemerintah.
Ini cara kita memahami logika demokrasi. Pada akhirnya output demokrasi ada dalam akuntabilitas penyelenggara negara dan cara terbaiknya ada dalam indikator kinerja pemerintah secara politik dan ekonomi.
Tentu dalam praktiknya ada anomali. Anomali merupakan keadaan eksepsional (luar biasa) yang banyak didorong oleh faktor-faktor yang cenderung irasional. Trump naik karena sukses menciptakan pabrik ketakutan tentang acaman Islam. Sebagaimana sebelumnya peristiwa 9/11 menyatukan rakyat Amerika untuk kembali memilih George Bush. Publik tidak lagi berbicara tentang etik dan kinerja politik karena dalam persepsi mereka ada ancaman lebih besar dan bersifat eksistensial.
Dalam konteks Turki, eksistensi Erdogan mencerminkan eksepsionalitas dan sekaligus anomali. Sukses AKP telah mentrasformasi dirinya menjadi pemimpin dan sosok politik yang tidak tergantikan. Erdogan telah mengalami rejimentasi dan berubah menjadi institusi politik.
Pada satu sisi, “institusionalisasi” Erdogan telah menyelamatkan AKP dalam pemilu nasional pada 2018 dan juga pemilu lokal kali ini. Rakyat masih mendengar tuah Erdogan untuk mendukung para kandidat pemimpin lokal yang diajukannya, walapun kinerja ekonominya secara nasional memburuk. Hanya saja, pada saat bersamaan, juga menciptakan pelbagai anomali.
Akibat tidak terelakkan, Erdogan tidak menyediakan ruang kritik bagi dirinya. Erdogan mulai tidak nyaman dengan pelbagai perbedaan pendapat dari para koleganya. Model ini tidak hanya menyebabkan AKP kehilangan suara dari luar basisnya, namun juga dukungan dari sahabat terdekatnya. Mulai dari Abdullatif Sener, Abdullah Gul, Ahmed Davutoglu, Bülent Arınç.
Kendati banyak berbeda pandangan dengan Erdogan saat menjabat Presiden, Gul lebih menampakkan diri sebagai sosok pasifis. Dia menarik diri dan menghindari konflik terbuka dengan Erdogan. Sebelumnya, Gul pada 2003 mundur untuk memberi jalan Erdogan menduduki jabatannya sebagai PM. Dia cukup berpuas diri menjadi Deputi PM dan Menlu setelah itu.
Setelah usai kepresidenannya, Gul menarik diri dari gelanggang politik. Di mata oposisi, dia selalu dilihat sebagai penantang potensial Erdogan, oleh karena itu, dua kali ditawari sebagai kandidat presiden pada 2014 dan 2018. Namun, dia menolak.
Pelbagai perubahan peraturan dan bahkan amandemen kontitusi dapat dibaca sebagai cara Erdogan untuk mempertahankan posisinya di eksekutif, termasuk korbannya Ahmet Davutoglu. Dia tidak hanya kehilangan posisi sebagai PM, namun juga ketua AKP. Kendali partai ini secara penuh diambil alih langsung oleh Erdogan. Dan lebih buruk lagi, pendiri AKP, Abdullatif Sener, mantan menteri dan sekaligus kritikus Erdogan harus mendekam di penjara karena didakwa menghina Erdogan.
Implikasinya, ketika Erdogan tidak nyaman dengan para sahabatnya yang berbeda pandangan dan kemudian menjauhkannya, maka Erdogan sebenarnya sedang menarik orang-orang yang hanya berkata hal-hal yang baik dan menyenangkan dirinya. Erdogan pada akhirnya hanya meninggalkan para hardcore politik yang ABS (Asal Bapak Senang). Atau setidaknya para senior AKP yang memiliki pola pendekatan yang sama. Dan ini adalah awal kecelakaan politik.
Ironisnya, kondisi ini seperti De Ja Vu bagi Erdogan dan kawan-kawan karena semangat awal didirikannya AKP adalah protes atas kecenderungan politbiro dalam tubuh Islamis. Pendahulunya, Erbakan dianggap otoriter sehingga pelbagai keputusannya dianggap tidak sejalan dengan realitas politik.
Jika para sahabat dekat selama ini berdiam diri (tawaquf) untuk memberi ruang yang luas bagi Erdogan untuk bermanuver, namun saya cukup yakin jika pada saatnya mereka akan kembali dalam gelanggang politik, bukan sebagai sahabat, namun sebagai penantang politik.
Dalam konteks ini, ketergerusan AKP seperti sebagai sinyal, ternyata dimulai dari Istanbul, kota yang menjadi ikon kebangkitan AKP dan Politik Islam. AKP bangkit secara politik karena citra Erdogan sebagai walikota yang berhasil menjawab pelbagai permasalahan krusial kota besar, seperti transportasi, ketersedian air bersih, pelayanan publik yang prima.
Dan sebagai bagian dari proses itu, kebangkitan dan kemunduran elektoral itu biasanya diawali kalangan muda dan urban, kelompok menengah perkotaan yang kritis atas hak dan harapan politik mereka.
Jika malam menjelang kudeta 2016, saya berdoa agar Allah SWT menyelamatkan Erdogan dari ancaman kudeta karena bagi saya, Erdogan menjadi last frontier (benteng terakhir) dunia Islam dan jatuhnya Erdogan akan mengakhiri eksperimentasi politik umat Islam, maka saya kini juga berdoa agar Erdogan mengubah pendekatan politiknya yang lebih rekonsiliatif dan mengedepankan kebijakan politik yang lebih rasional. Karena kedua hal ini adalah jalan dan logika demokrasi.
Itu berarti, ada setidaknya dua hal yang harus dilakukan Erdogan:
Pertama, meninggalkan gaya politik agitatif, menciptakan polarisasi dan lebih banyak merangkul teman seperti gaya kepemimpinannya dalam satu dekade pertama.
Gaya kepemimpinan impulsif menjadi problem kepemimpinan Erdogan sekarang ini, hal yang tampak berbeda dalam model kepemimpinannya sebelumnya.
Kedua, Erdogan harus serius menyiapkan estafeta kepemimpinan dengan pelbagai karakter di atas setidaknya hingga 2023. Turki dengan proyek besarnya membutuhkan penyegaran kepemimpinan dengan ide-idenya yang lebih aktual dari rahim umat dan gerakan Islam.
Bagaimanapun, Turki setidaknya telah menuju ke arah yang benar. Relijiusitas telah menjadi urat nadi kehidupan mereka secara sosial dan politik sehingga CHP, partai super sekuler pada akhirnya harus berkompromi dengan realitas tersebut.
Kendati diprotes kalangan sekuler, Kemal Kilicdaroglu lebih memilih Ekrem Imamoglu seorang Muslim taat sebagai penantang Binali Yildirim, kandidat AKP untuk Istanbul.
Wallahu A'lam.

Sumber : Fb Penulis

Artikel Terkait