WartaNusa, Jakarta - Pemerintah telah meminta otorisasi darurat untuk memulai kampanye vaksinasi massal pada akhir 2020. Jika BPOM menyetujui, Indonesia akan menjadi salah satu negara yang meluncurkan vaksin Covid-19.
Dalam
wawancara dengan media asing, Presiden Joko Widodo mengatakan sudah ada rencana
lanjutan untuk mendistribusikan vaksin ke seluruh negeri.
Anggota
Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah melakukan
proses edukasi publik dengan baik dan
jelas agar masyarakat tidak mengalami euforia dan salah paham. "Vaksinasi tidak berarti bebas
Covid-19. Pemerintah harus mengedukasi
masyarakat dan mengantisipasi terjadinya
euforia. Jangan sampai kampanye vaksinasi massal membuat penerapan protokol kesehatan jadi
ambyar," ujarnya dalam keterangan media, Minggu, (15/11).
Menurut
Netty, protokol kesehatan tetap harus diperketat dan upaya 3T, testing, tracing
dan treatment harus terus ditingkatkan.
"Kita tidak ingin karena euforia
vaksin maka kebiasaan 3M yang membuat masyarakat hidup lebih sehat, lebih
disiplin, lebih patuh dan lebih bersih
ditinggalkan. Adalah tugas pemerintah untuk mengantisipasi hal tersebut
dengan melakukan edukasi publik," tambahnya.
Bukan
cuma euforia yang perlu diantisipasi, ujar Netty, tapi juga kesalahpahaman yang terjadi di
masyarakat tentang vaksinasi. "Jangan sampai masyarakat menolak, bahkan
secara sinisme meminta agar para pejabat dan anggota DPR dulu yang
diujicoba karena informasi tentang
keamanan, efek samping, uji klinis dan kehalalan vaksin tidak disampaikan
dengan baik kepada masyarakat," jelasnya.
Selain
itu, Netty kembali mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dan
transparan dalam menggunakan anggaran
penanganan Covid-19.
"Anggaran
yang digunakan untuk pengadaan vaksin ini adalah anggaran sekaligus amanat
rakyat yang harus dikelola secara akuntabel. Pemerintah harus menjelaskan jenis
vaksin apa yang dibeli, berapa
harganya, dan berapa yang harus dibayar
masyarakat untuk mendapatkan vaksin," katanya. Selain itu, katanya lebih lanjut, perlu dijelaskan
pada masyarakat, kelompok mana yang digratiskan, kelompok mana yang harus
membayar untuk vaksinasi.
Oleh
karena itu, kata politisi PKS ini, anggaran vaksin harus transparan dan dilaporkan secara
reguler kepada publik.
"Pengadaan vaksin Covid-19 bertujuan
untuk melindungi dan menyelamatkan
rakyat dari bahaya pandemi. Jadi perlu dipastikan tidak ada oknum yang
memanfaatkan kesempatan di dalam kesempitan dengan menjadikannya sebagai proyek
untuk kepentingan kelompok tertentu," tutup Netty.