[wartanusantara.id] Jakarta - Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP RI) menggelar pameran foto dan rangkaian talkshow bertajuk "Kiprah Perempuan Parlemen: Jalan Harapan Bangsa" pada 8-18 Maret 2021 di Selasar Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan.
Isu talkshow meliputi pemerintahan daerah, vaksinasi, pendidikan daring, perkawinan anak, pengembangan energi hijau, pengarusutamaan gender dalam pembangunan, pelestarian lingkungan hidup, dan wirausaha perempuan.
Menurut Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani Aher, langkah KPP RI bertujuan menunjukkan kiprah perempuan parlemen dalam perjuangannya sebagai wakil rakyat yang perspektifnya harus diakomodir dalam pengambilan keputusan politik, katanya dalam keterangan media, Senin, 08/03/21.
"Perspektif perempuan mewakili setengah populasi. Oleh sebab itu, dalam setiap isu krusial dan strategis, sikap dan pandangan perempuan parlemen harus didengarkan dan diakomodir agar setiap pengambilan keputusan politik memenuhi standar berkeadilan dan komprehensif," kata politisi PKS yang juga menjadi salah satu penanggung jawab kegiatan.
Netty sendiri akan berbicara soal 'Menjamin Kesetaraan Akses Vaksin COVID-19" yang akan digelar pada Rabu, 17 Maret 2021.
"Kebijakan vaksinasi COVID-19 adalah isu strategis dalam penanganan pandemi yang harus mendengar pandangan perempuan. Bukan sekadar ampuh, berkualitas dan halal, kebijakan vaksin juga perlu memperhatikan proses edukasi dan komunikasi pada masyarakat. Perempuan umumnya memiliki peran sentral di keluarga yang penting dijadikan sebagai agen of socialitation, sebagai komunikator yang andal, yang akan didengarkan oleh keluarga," ujar Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini.
Terkait akses yang berkeadilan terhadap vaksin, kata Netty, perempuan akan lebih mempertimbangkan keselamatan umat manusia daripada bicara sisi keuntungan dan bisnis.
"Perempuan tentu berpihak pada keselamatan umat manusia keseluruhan daripada hitung-hitungan bisnis," katanya.
Netty berharap dengan ruang politik yang lebih ramah dan kondusif terhadap perempuan, akan semakin banyak perempuan parlemen Indonesia berani bersikap dan bersuara membela keadilan dan kebenaran.
"Kita bukan bicara perempuan sentris, tapi melihat bahwa kebijakan adalah sesuatu yang berdampak secara sistematis kepada rakyat, maka pandangan perempuan harus didengar dan diakomodir. Semoga pada 2024 minimal 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen dapat terwujud," katanya.