[wartanusantara.id] Setelah es krim Ben & Jerry's, dilaporkan oleh media Middle East Monitor (Memo) produsen terkenal pakaian olahraga Nike dikabarkan akan mengakhiri penjualan produknya di toko-toko di wilayah pendudukan Israel. Langkah Nike disambut gembira oleh warganet sebagai kemenangan lain untuk kampanye Boikot Divestasi dan Sanksi (BDS) internasional.
(Foto : nike.com)
“Menyusul tinjauan komprehensif yang dilakukan oleh perusahaan dan mempertimbangkan pasar yang berubah, diputuskan bahwa kelanjutan hubungan bisnis antara Anda dan perusahaan tidak lagi sesuai dengan kebijakan dan tujuan perusahaan,” demikian dilaporkan Nike yang dikutip dari Memo (7/10).
Keputusan Nike diperkirakan akan memukul pengecer keras di Israel. Sebagai salah satu merek olahraga paling populer di dunia, produknya menyumbang sebagian besar penjualan.
Meskipun perusahaan tampaknya telah membuat keputusan sejalan dengan rencana globalnya untuk mengurangi jumlah toko yang bekerja sama dengannya dan menyalurkan bisnis melalui situs webnya, langkah tersebut telah memicu perdebatan online mengenai motifnya.
Keputusan tersebut mengikuti keputusan raksasa es krim Ben & Jerry's untuk mengakhiri penjualan di wilayah Palestina yang diduduki. Pendiri Bennett Cohen dan Jerry Greenfield, menjelaskan awal tahun ini mengapa mereka percaya bahwa perusahaan "berada di sisi sejarah yang benar" dengan mengambil keputusan untuk memboikot bisnis di Tepi Barat yang diduduki. Amnesty International memuji keputusan itu, menggambarkannya sebagai "tanggapan yang sah dan perlu, sejalan dengan tanggung jawabnya untuk menghormati hukum internasional dan hak asasi manusia."
Sebelum pengumuman Ben & Jerry, beberapa laporan terkenal menyimpulkan bahwa Israel mempraktikkan apartheid. Pada bulan April, organisasi hak asasi manusia terkemuka Human Rights Watch (HRW) bergabung dengan sejumlah kelompok terkemuka lainnya untuk menyatakan bahwa Israel melakukan kejahatan apartheid dan penganiayaan.
Sebelum laporan HRW, kelompok hak asasi manusia Israel B'Tselem mencap Israel sebagai negara "apartheid" yang "mempromosikan dan melanggengkan supremasi Yahudi antara Laut Mediterania dan Sungai Yordan." Menggemakan laporan PBB tahun 2017 yang menyimpulkan bahwa Israel mempraktikkan apartheid, B'Tselem menepis kesalahpahaman populer bahwa itu adalah demokrasi di dalam Garis Gencatan Senjata (1949) Hijau.
Dalam sebuah artikel pada bulan Juni, dua mantan duta besar Israel untuk Afrika Selatan juga mengecam Israel sebagai negara apartheid dengan menyamakan sistem pemisahan ras formal di Afrika Selatan yang berakhir pada tahun 1994. Pesan tersebut juga telah dianut oleh orang Yahudi Amerika, seperempat di antaranya percaya bahwa Israel adalah negara apartheid, menurut sebuah laporan baru-baru ini, seperti halnya hampir dua pertiga sarjana dan akademisi Amerika.
Sumber : Memo