Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Netty
Prasetiyani Aher menyebut meski sudah 77 tahun merdeka, Indonesia masih dihantui ancaman ekonomi
akibat minimnya ketersediaan lapangan pekerjan bagi masyarakat Indonesia.
"Masyarakat membutuhkan lapangan
pekerjaan yang memberikan penghasilan pasti di samping bantuan sementara
seperti BLT. Kewajiban negara untuk menyediakan lapangan pekerjaan untuk
rakyatnya, sebagaimana amanat pasal 27
ayat 2 UUD 1945," kata Netty dalam keterangan medianya, Selasa
(16/8/2022).
Berdasarkan data BPS, per Februari 2022
jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 5,83 persen atau sekitar 8,4 juta
jiwa.
"Dari 8,4 juta pengangguran itu, 59
persennya atau sekitar 4,98 juta orang adalah usia produktif, antara 15-29 tahun. Ironis bukan, anak-anak
muda Indonesia dalam usia produktif justru tidak bekerja," kata Netty.
Politisi PKS dari Dapil Jabar VIII ini menyampaikan, tingginya tingkat pengangguran di Indonesia
akan memengaruhi daya beli masyarakat.
"Apabila daya beli masyarakat turun,
pasti akan memengaruhi pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19.
Apalagi di tahun 2023 nanti pengangguran akan bertambah karena adanya kebijakan
penghapusan tenaga honorer di institusi pemerintahan," kata Netty.
Oleh karena itu di momen bulan kemerdekaan ini, Netty meminta pemerintah
agar menyiapkan skema guna
mengantisipasi ledakan pengangguran yang dapat berdampak pada upaya
penurunan daya beli, penurunan angka stunting dan peningkatan putus sekolah.
"Skema penyediaan lapangan pekerjaan
harus diperbesar dengan berbagai upaya.
Akses mendapatkan bantuan modal
bagi maayarakat guna membangun UMKM juga harus ditingkatkan. bukan saja nilai
modalnya tapi pembinaan dan pendampingan usahanya. Selain itu, pendidikan dan pelatihan juga harus dikuatkan
untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia," katanya.
"Pastikan tema HUT RI Ke-77 yakni 'Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat' dapat terealisasi dengan adanya langkah penyediaan lapangan pekerjaan untuk generasi muda," kata Netty.