Progressive Democracy Watch (Prodewa) melaksanakan webinar nasional dengan tema "Menjaga Marwah Democracy Pilkada Serentak 2020" pada hari Sabtu 25 Juli 2020.
Fauzan selaku Direktur Eksekutif Nasional Prodewa menyampaikan bahwa peserta webinar ini dari berbagai kalangan , diantaranya Mahasiswa, Dosen, Profesional sampai akademisi dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK)
Dalam sambutanya fauzan mengatakan tujuan webinar ini sebagai ikhtiar dalam mengawal proses demokrasi pilkada serentak 2020 agar tetap berjalan sesuai koridornya.
"Pilkada 2020 ini sangat berbeda dengan tahun sebelumnya, karena diselenggarakan ditengah covid19, kita berharap jangan sampai situasi ini dapat mereduksi kualitas demokrasi" Tandas Fauzan
"Kita juga akan mengawal jangan sampai ada paslon yang melakukan politisasi bansos, politik sara dan identitas juga politik uang di situasi ini" lanjut Fauzan
Direktur Fasilitas Kepala Daerah dan DPRD Kemendagri RI , budi Santosa mengatakan jika tidak dilakukan pada 9 Desember 2020 nanti akan ada 208 kepala daerah diisi oleh pejabat sementara yang tidak definitif dan tidak powerfull
"Memilih kepada daerah yang mampu melandaikan trend covid19 ini dengan konsep dan gagasan yang tepat, itulah yang harus di pilih masyarakat" Pungkas Budi
"Dalam pilkada serentak 2020 ini terbagi menjadi tiga pola penanganan: Penangananan kesehatan, penanganan ekonomi, dan penanganan keamanan" Sahut Prof. Muradi selaku Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Unpad
Ketua Prodi Ilmu Politik Pascasarjana Unpad ini mengatakan "Idealnya memakai ketiga faktor diatas:kesehatan, ekonomi, dan keamanan untuk meningkatkan partisipasi politik karena dijamin seluruhnya oleh pemerintah"
Romi Amzad Influencer milenial mengatakan "yang bisa dilakukan dan menjadi tanggung jawab pemuda adalah meningkatkan budaya pastisipasi khususnya dalam pemilih millenial. Peluangnya sangat besar karena pemuda hari ini sudah diberikan akses yang asalnya hanya menjadi konsumen sekarang bisa menjadi produsen atau pabrik ide"