Friday, November 20, 2020

Pemerintah Tunda Vaksinasi, DPR: Lakukan Evaluasi Komprehensif Agar Rakyat Tidak Bingung dan Jadi Korban PHP

WartaNusa, Jakarta- Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito menyatakan rencana vaksin covid-19 yang ditargetkan pada Desember bakal mundur pada Januari 2021. Penundaan ini dilakukan karena emergency use of authorization (EUA) atau izin yang dikeluarkan untuk kepentingan mendesak tidak dapat diberikan pada akhir tahun.



Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta agar pemerintah memanfaatkan masa  penundaan untuk  evaluasi komprehensif program vaksinasi agar masyarakat tidak bingung dengan  informasi yang  seolah hanya PHP.


"Lakukan evaluasi komprehensif terkait rencana pelaksanaan vaksinasi. Masyarakat perlu mendapat kepastian informasi, apakah pemerintah benar-benar serius menyiapkannya," ujar Netty dalam keterangan media, Jumat, 20/11


Masyarakat, kata Netty, perlu mendapat informasi yang jelas dan gamblang  tentang jenis vaksin apa yang digunakan, didatangkan dari mana, apakah sudah ada atau belum,  berapa harganya, apakah masyarakat harus membayar atau digratiskan, serta  bagaimana efek sampingnya,  keamanannya,  tingkat efektivitasnya,  dan juga faktor kehalalannya.


Oleh sebab itu, menurut Netty,  pemerintah perlu menjelaskan hal tersebut dengan komunikasi yang baik dan  satu suara. 


Selain itu, Netty mengingatkan pemerintah tentang  banyak hal yang harus dipersiapkan dengan matang sebelum pelaksanaan vaksinasi. "Pemerintah perlu menyiapkan  strategi pendistribusian  yang tepat, termasuk   dukungan sarana prasarana yang memadai dan standar dalam mendistribusikannya. Bukan  sekadar kita mendatangkan vaksin lalu menyuntikkannya begitu saja ke masyarakat," katanya.


"Apakah pemerintah sudah memastikan ketersediaan cold chain, rantai dingin,  yang menjamin keamanan vaksin dalam proses distribusi? Bagaimana  pengolahan  limbah pasca vaksinasi mengingat jumlahnya yang jutaan?  Apakah pemerintah sudah memiliki blue print untuk ini semua? Jangan sampai kita kelabakan ketika vaksin datang dan ternyata  sarana prasarana tidak siap" kata politisi PKS dari Dapil Jabar VIII ini.


Terkait SDM  yang  melakukan vaksinasi, kata Netty,  harus menjadi perhatian penting pemerintah. "Pemerintah harus memastikan vaksinasi dilakukan acara adil, merata dan menyentuh semua lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Tidak boleh ada  pengabaian  terhadap daerah-daerah yang sulit dijangkau," kata Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Kesra ini.


Terakhir Netty mengingatkan agar pemerintah memastikan vaksin yang dipilih untuk disuntikkan ini aman, bermutu dan berkhasiat (efikasi). "Pemerintah perlu menyiapkan  skema alternatif  jika  vaksinnya gagal atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pasca dilakukannya vaksinasi. Kegagalan proses vaksinasi adalah hal yang mungkin terjadi, sebab  telah ada kasusnya dalam sejarah penanganan wabah di dunia,"  tandas Netty.

Artikel Terkait