WARTANUSANTARA.ID|PEMILU-- Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan enam ketua umum partai politik di Istana Negara pada Selasa, 2 Mei 2023, tidak hanya membahas kondisi terkini Indonesia dan persiapan pemilu 2024. Pertemuan itu juga menjadi ajang pertarungan politik antara para calon presiden yang diusung oleh partai-partai besar.
Salah satu yang menarik perhatian adalah sikap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang disebut-sebut menegur Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Megawati mempertanyakan rencana keduanya untuk bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Megawati menganggap pertemuan dengan AHY dan SBY tidak penting karena Partai Demokrat berada di luar koalisi pemerintahan. Apalagi, Partai Demokrat sudah mengukuhkan pilihan mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden bersama PKS dan Partai NasDem dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).
Namun Cak Imin dan Prabowo tidak menggubris teguran Megawati. Mereka berdalih bahwa pertemuan dengan AHY dan SBY bertujuan untuk merangkul semakin banyak partai bergabung dalam koalisi pemerintahan. Cak Imin bahkan berkelakar bahwa ia berharap iman AHY goyah setelah bertemu dengannya.
Pembahasan ketua parpol koalisi pemerintah (tanpa NasDem), sebagaimana dikutip dari DetikX, membahas soal koalisi adalah terkait bagaimana partai-partai pendukung pemerintah nantinya melebur ke calon-calon capres yang sudah diusung dan bakal diusung partai-partai besar, seperti PDI Perjuangan dan Gerindra. Dalam kata lain, kata sumber ini, opsi peleburan hanya akan tertuju pada dua nama, yakni Prabowo dan Ganjar.
PAN menunggu keputusan Jokowi. PPP akan memberikan dukungan kepada Ganjar capres PDIP. Sedangkan secara tegas, Golkar dan PKB akan mendukung Prabowo.
Pertemuan Jokowi dan para ketum partai politik itu menunjukkan bahwa koalisi pemerintahan masih belum solid dan stabil. Setiap partai masih berusaha untuk memperkuat posisi dan pengaruhnya dalam peta politik nasional. Koalisi asal bukan Anies mungkin menjadi salah satu strategi untuk menghadapi tantangan dari KPP yang diusung oleh Partai NasDem, PKS, dan Partai Demokrat.
Sumber diolah dari DetikX