[WARTANUSANTARA.ID] Saat kita berbicara tentang presiden "terkuat", kita tidak sedang membicarakan adu panco. Kita berbicara tentang pengaruh—kemampuan untuk menjaga stabilitas politik negara dan menggerakkan roda ekonomi. Indonesia, dengan sejarahnya yang dinamis, memiliki beberapa pemimpin yang menonjol dalam dua kategori ini.
Ini bukan peringkat, melainkan narasi tentang bagaimana kekuatan itu diwujudkan di era yang berbeda. Mari kita lihat dua sosok yang sering menjadi pusat perdebatan: Soeharto dan Joko Widodo.
Era "Stabilitas" Sang Bapak Pembangunan
Bayangkan sebuah kapal besar yang butuh 32 tahun untuk berlayar. Itulah era Orde Baru di bawah Presiden Soeharto.
Secara politik, kekuatan Soeharto nyaris absolut. Ia memegang kendali penuh. Dengan konsep "Dwifungsi ABRI", militer tidak hanya menjaga pertahanan, tapi juga masuk ke dalam pemerintahan. Partai Golkar menjadi mesin politik yang tak terkalahkan. Selama tiga dekade, kata "stabilitas" adalah mantra utama. Bagi banyak investor dan negara lain, Indonesia adalah negara yang "pasti" dan mudah ditebak, yang membuat posisinya kuat di panggung regional.
Secara ekonomi, Soeharto dijuluki "Bapak Pembangunan". Mengapa?
Swasembada Pangan: Indonesia berhasil memproduksi beras sendiri pada tahun 1980-an.
Industrialisasi: Pabrik-pabrik bermunculan. Pertumbuhan ekonomi melesat, membuat kita dijuluki "Macan Asia".
Pembangunan Infrastruktur: Meski tak semasif sekarang, pembangunan jalan, sekolah, dan puskesmas (Inpres) terjadi merata.
Namun, kekuatan besar ini memiliki sisi gelap. Politik yang stabil "dibeli" dengan pembatasan kebebasan berpendapat. Kekuatan ekonomi yang besar terpusat dan melahirkan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Ketika krisis moneter 1998 menghantam, fondasi yang terlihat kuat itu runtuh.
Era "Kerja" Sang Bapak Infrastruktur
Kita lompat ke era modern yang penuh gejolak media sosial dan demokrasi terbuka. Muncul Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Secara politik, kekuatan Jokowi berbeda total dengan Soeharto. Ia tidak memakai "tangan besi". Kekuatannya dibangun di atas:
Popularitas Publik: Tingkat kepuasan publik (approval rating) yang konsisten tinggi memberinya mandat kuat.
Koalisi Raksasa: Jokowi piawai dalam merangkul hampir semua partai besar ke dalam pemerintahannya. Ini memberinya stabilitas di parlemen untuk meloloskan undang-undang.
Kekuatan politik Jokowi adalah kekuatan negosiasi dan popularitas di era demokrasi.
Secara ekonomi, fokusnya sangat jelas: infrastruktur.
Konektivitas: Jalan tol dibangun besar-besaran di Sumatera dan Jawa, serta bandara dan pelabuhan di wilayah timur. Tujuannya: menekan biaya logistik agar ekonomi bergerak lebih cepat.
Hilirisasi: Jokowi "memaksa" agar bahan mentah (seperti nikel) tidak diekspor begitu saja, tapi diolah dulu di dalam negeri untuk menambah nilai jual.
Ekonomi Digital: Pertumbuhan startup dan ekonomi digital didukung penuh.
Tentu, era ini tidak tanpa kritik. Pembangunan infrastruktur yang masif ini dibiayai oleh penambahan utang negara. Selain itu, pengerahan koalisi raksasa di parlemen juga dikritik sebagian pihak dapat melemahkan fungsi kontrol dan pengawasan (oposisi).
Jadi, Siapa yang "Terkuat"?
Jawabannya: tergantung definisi "kuat" di zaman itu.
Soeharto adalah presiden terkuat dalam hal kontrol. Ia memegang kendali politik secara mutlak selama 32 tahun dan berhasil mentransformasi Indonesia dari negara agraris miskin menjadi "Macan Asia".
Jokowi adalah presiden terkuat dalam hal eksekusi di era demokrasi. Ia berhasil menjaga stabilitas politik—meski parlemen sangat cair—dan mengeksekusi proyek pembangunan infrastruktur paling ambisius dalam sejarah Indonesia.
Soeharto membuktikan bahwa stabilitas otoriter bisa membawa lompatan ekonomi (meski rapuh). Jokowi membuktikan bahwa di tengah "berisiknya" demokrasi, seorang pemimpin populis bisa mengkonsolidasikan kekuatan politik untuk pembangunan yang terlihat nyata.
Keduanya adalah raksasa di eranya masing-masing, dengan warisan yang akan terus kita pelajari.
Sumber Referensi
Buku:
1. Crouch, Harold. (1988). The Army and Politics in Indonesia. Cornell University Press. (Membahas bagaimana kekuatan politik militer dibangun di era Soeharto).
2. Mietzner, Marcus. (2018). Reinventing Asian Populism: Jokowi's Rise, Democracy, and Political Contestation in Indonesia. East-West Center. (Menganalisis bagaimana Jokowi menggunakan popularitas sebagai basis kekuatan politik).
3. Winters, Jeffrey A. (1996). Power in Motion: Capital Mobility and the Indonesian State. Cornell University Press. (Membahas hubungan antara kekuasaan politik dan kekuatan ekonomi di era Orde Baru).
Internet:
1. Bank Dunia (World Bank). Indonesia: Overview of Economy. (Menyediakan data historis pertumbuhan ekonomi Indonesia lintas era).
2. Kompas.id. (Arsip). Jejak Pembangunan Orde Baru. (Kumpulan artikel yang menganalisis dampak pembangunan di era Soeharto).
3. Setneg.go.id (Sekretariat Negara Republik Indonesia). Program Prioritas Nasional. (Memberikan data mengenai fokus pembangunan di era Jokowi).
*Diolah oleh AI