Jakarta, Wartanusantara.id - Eskalasi konflik bersenjata antara koalisi Amerika Serikat-Israel melawan Iran yang kian memanas membawa dampak serius terhadap langkah diplomasi luar negeri Indonesia. Merespons krisis tersebut, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI secara resmi mengumumkan penangguhan seluruh agenda dan pembahasan terkait Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian.
Langkah taktis ini diambil menyusul agresi militer yang memicu ketidakstabilan parah di kawasan Timur Tengah, memaksa pemerintah Indonesia untuk segera merombak prioritas utamanya.
Status BoP Kini 'On-Hold'
Keputusan penangguhan ini dikonfirmasi langsung oleh Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, di Jakarta, Jumat (6/3/2026). Mewakili sikap pemerintah, Yvonne menegaskan bahwa seluruh rapat, diskusi, maupun forum internasional yang menyinggung keanggotaan dan peran Indonesia di BoP dihentikan untuk sementara waktu.
"Segala pembahasan tentang Board of Peace ditangguhkan, atau istilahnya di-on hold. Tidak ada meeting atau pembahasan khusus terkait BoP dalam seminggu terakhir ini," tegas Yvonne.
Alih-alih membahas kelanjutan BoP, diplomasi RI saat ini memusatkan seluruh energinya untuk memantau dinamika keamanan di Timur Tengah. Prioritas utama dan paling mendesak bagi negara adalah memastikan keselamatan serta mempercepat proses evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah terdampak konflik. Pemerintah bahkan tengah sibuk mengkoordinasikan akomodasi bagi jemaah umrah yang jadwal kepulangannya tertahan akibat penutupan wilayah udara.
Desakan Kuat Agar RI Mundur dari BoP
Sikap "menahan diri" dari Kemlu ini tak lepas dari derasnya tekanan publik dan sejumlah organisasi di Tanah Air. Mengingat Board of Peace adalah organisasi internasional yang diinisiasi oleh Presiden AS Donald Trump—yang niat awalnya diklaim untuk menangani konflik Palestina—publik menilai keikutsertaan Indonesia menjadi sangat ironis dan tidak relevan. Pasalnya, AS dan Israel justru menjadi aktor utama yang membombardir Iran, jauh dari semangat "perdamaian" yang digaungkan lembaga tersebut.
Tak pelak, berbagai tokoh masyarakat mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menarik keluar Indonesia dari dewan tersebut, karena dikhawatirkan mencoreng prinsip politik luar negeri "Bebas Aktif".
Strategi 'Dari Dalam' dan Syarat Bertahan
Menjawab keresahan tersebut, pemerintah memastikan bahwa langkah Indonesia murni untuk membela Palestina. Sebagaimana dijelaskan oleh Kemlu, keputusan awal Indonesia bergabung dengan BoP adalah penerapan 'strategy from within' (berjuang dari dalam).
"Partisipasi kita di Board of Peace tetap konsisten untuk mendukung stabilitas dan rekonstruksi di Palestina," tambah Yvonne.
Presiden Prabowo sebelumnya juga telah menegaskan komitmennya bahwa posisi pemerintah di dalam badan tersebut adalah sebagai instrumen diplomasi demi kemerdekaan rakyat Palestina. Bahkan, Presiden berjanji tidak akan ragu untuk membawa Indonesia keluar dari keanggotaan BoP jika keberadaan dewan tersebut terbukti gagal atau tidak memberikan manfaat nyata bagi perwujudan negara Palestina yang merdeka.
Sumber Referensi Berita:
- Republika.co.id - "Kemlu RI: Semua Agenda Terkait BoP Ditangguhkan" (06/03/2026)
- CNN Indonesia - "Kemlu RI: Pembahasan Board of Peace Ditangguhkan" (07/03/2026)
- Kompas.com - "Pemerintah Tangguhkan Pembahasan BoP Usai Eskalasi di Timur Tengah Meningkat" (06/03/2026)