Paylater dalam Perspektif Fiqih Muamalah: Antara Kemudahan Transaksi dan Potensi Riba

Oleh Abdillah Noor Rafik

Mahasiswa IAI SEBI

Wartanusantara.id - Dalam beberapa tahun terakhir, layanan paylater atau "beli sekarang, bayar nanti" (buy now, pay later/BNPL) telah menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup digital masyarakat Indonesia. Fitur ini hadir di hampir semua platform e-commerce dan dompet digital, menawarkan kemudahan berbelanja tanpa harus membayar tunai di muka. Namun di balik kepraktisannya, muncul pertanyaan serius dari sudut pandang syariah: apakah paylater termasuk transaksi yang dibolehkan (halal), ataukah ia menyimpan unsur riba yang diharamkan dalam Islam?

Artikel ini mencoba mengurai persoalan tersebut melalui kacamata fiqih muamalah, lengkap dengan rujukan fatwa lembaga keagamaan di Indonesia.

Apa Itu Paylater?

Paylater adalah skema pembiayaan yang memungkinkan konsumen membeli barang atau jasa terlebih dahulu, kemudian melunasi pembayarannya secara dicicil atau ditangguhkan dalam jangka waktu tertentu. Secara teknis, penyedia layanan paylater bertindak sebagai pihak yang "menalangi" pembayaran kepada penjual, lalu menagih kembali kepada konsumen — biasanya disertai bunga, biaya administrasi, atau denda keterlambatan.

Skema ini pada dasarnya mirip dengan kartu kredit, hanya saja prosesnya lebih sederhana, cepat, dan terintegrasi langsung dengan aplikasi belanja.

Akad yang Mendasari Paylater

Dari sisi fiqih muamalah, penting untuk memahami akad (kontrak) apa yang sebenarnya digunakan dalam skema paylater, karena hukumnya akan sangat bergantung pada jenis akad tersebut. Setidaknya ada dua kemungkinan akad:

1. Akad Qardh (Utang-Piutang) Jika paylater dipahami sebagai penyedia dana yang meminjamkan uang kepada konsumen untuk membayar barang, lalu konsumen mengembalikan pinjaman tersebut dengan tambahan (bunga), maka transaksi ini masuk kategori qardh yang disyaratkan adanya manfaat tambahan bagi pemberi pinjaman. Dalam kaidah fiqih klasik yang diriwayatkan Imam Baihaqi, disebutkan bahwa setiap pinjaman yang menarik manfaat tambahan bagi pemberi pinjaman termasuk riba.

2. Akad Murabahah (Jual Beli dengan Margin) Jika skema paylater disusun sebagai transaksi jual beli, di mana penyedia layanan membeli barang lalu menjualnya kembali kepada konsumen dengan harga yang disepakati di muka (termasuk margin keuntungan yang jelas dan tetap, bukan bunga berjalan), maka secara struktur akad ini lebih mendekati murabahah yang dibolehkan dalam fiqih muamalah, selama seluruh syaratnya terpenuhi.

Persoalannya, mayoritas layanan paylater konvensional di Indonesia pada praktiknya menggunakan struktur yang lebih menyerupai akad qardh berbunga, bukan murabahah yang sah secara syariah.

Di Mana Letak Potensi Riba?

Riba secara bahasa berarti tambahan, dan dalam istilah syariah merujuk pada tambahan yang disyaratkan dalam transaksi utang-piutang atau pertukaran yang tidak sesuai kaidah syar'i. Al-Qur'an secara tegas melarang riba, sebagaimana termaktub dalam Surah Al-Baqarah ayat 275.

Pada praktik paylater konvensional, terdapat beberapa komponen yang berpotensi menjadi riba:

• Bunga bulanan atas saldo tertunggak. Banyak layanan paylater mengenakan bunga berkisar 2–3% per bulan dari sisa tagihan. Karena tambahan ini disyaratkan di awal akad dan terus berjalan seiring waktu, para ulama kontemporer memasukkannya dalam kategori riba qardh yang jelas keharamannya.
• Denda keterlambatan yang menjadi keuntungan perusahaan. Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran menegaskan bahwa denda hanya diperbolehkan jika dananya disalurkan sebagai dana sosial (infak/sedekah), bukan menjadi pendapatan perusahaan. Jika denda tersebut masuk ke laba penyedia jasa, maka statusnya tetap riba tambahan.
• Biaya penanganan atau handling fee yang bersifat progresif. Biaya yang dihitung berdasarkan lama keterlambatan atau besar tunggakan cenderung berfungsi sama seperti bunga, meski disebut dengan istilah lain.

Sebaliknya, biaya administrasi flat yang dikenakan satu kali di awal transaksi tanpa dikaitkan dengan lamanya waktu pelunasan, secara umum lebih dapat ditoleransi karena berfungsi sebagai ujrah (upah) atas jasa penyediaan layanan, bukan tambahan atas utang.

Fatwa dan Pandangan Lembaga Keagamaan

Beberapa rujukan fatwa dan pandangan resmi yang relevan dengan isu paylater di Indonesia antara lain:

• Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh menegaskan bahwa tambahan dalam pengembalian utang hanya dibolehkan apabila bersifat sukarela dari pihak yang berutang, bukan sesuatu yang disyaratkan atau diperjanjikan sejak awal.
• Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah menjadi salah satu rujukan yang membolehkan skema pembayaran digital selama memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan bebas dari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), serta maysir (spekulasi).
• Fatwa Komisi Fatwa MUI Provinsi Jawa Timur No. 4/MUI/2022 tentang Transaksi Digital dengan Sistem Paylater secara eksplisit menolak penggunaan paylater yang mengenakan bunga dan denda yang menguntungkan penyedia jasa, serta mengimbau masyarakat untuk berhati-hati agar tidak terjebak riba maupun pola hidup konsumtif.
• Dalam sesi tanya-jawab keagamaan, MUI menyampaikan bahwa hukum asal paylater adalah mubah (boleh) selama dijalankan sesuai prinsip syariah dan tidak mengandung riba; namun jika mengandung unsur riba, hukumnya menjadi haram meskipun dilakukan atas dasar kerelaan kedua pihak.

Dari berbagai rujukan tersebut dapat disimpulkan adanya kesepahaman umum: paylater bukan haram karena namanya, melainkan haram jika mengandung riba dalam praktiknya.

Kapan Paylater Bisa Dipandang Sesuai Syariah?

Merujuk pada kaidah-kaidah di atas, sebuah layanan paylater berpeluang dipandang sesuai fiqih muamalah apabila memenuhi kriteria berikut:

1. Menggunakan akad yang jelas dan sah, seperti murabahah atau ijarah, bukan qardh berbunga.
2. Margin keuntungan disepakati di muka secara tetap (fixed), tidak berjalan progresif mengikuti waktu keterlambatan.
3. Tidak ada bunga atau tambahan yang disyaratkan atas keterlambatan pembayaran.
4. Denda keterlambatan (jika ada) disalurkan seluruhnya untuk dana sosial, bukan menjadi pendapatan perusahaan.
5. Diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan telah memperoleh sertifikasi kesyariahan dari lembaga yang berwenang, seperti DSN-MUI.

Kemudahan yang Perlu Disikapi dengan Kehati-hatian

Terlepas dari status hukumnya, banyak ulama juga mengingatkan aspek maslahat dan mafsadat (manfaat dan mudarat) dari paylater. Kemudahan bertransaksi yang ditawarkan dapat mendorong perilaku konsumtif dan gaya hidup di luar kemampuan finansial, terutama bagi generasi muda yang menjadi pengguna terbesar layanan ini. Prinsip kehati-hatian (wara') dalam fiqih mengajarkan bahwa ketika sebuah transaksi diragukan kehalalannya, sikap yang lebih utama adalah meninggalkannya demi menjaga diri dari syubhat.

Penutup

Paylater sejatinya adalah instrumen keuangan yang netral — ia bisa menjadi sarana kemudahan yang sah, atau justru pintu masuk riba, tergantung pada struktur akad dan praktik yang menyertainya. Umat Islam yang hendak menggunakan layanan ini disarankan untuk:

• Memastikan status kesyariahan penyedia layanan (tersertifikasi DSN-MUI);
• Membaca dan memahami akad serta seluruh ketentuan biaya sebelum menyetujui transaksi;
• Menghitung total biaya yang harus dibayar dan membandingkannya dengan harga tunai;
• Menyesuaikan penggunaan paylater dengan kemampuan finansial, bukan sekadar keinginan konsumtif.

Wallahu a'lam bishawab — dan untuk kepastian hukum dalam kondisi transaksi yang spesifik, konsultasi langsung dengan ulama atau lembaga fatwa yang kredibel tetap dianjurkan.