WARTANUSANTARA.ID | BANDUNG -- Kesatuan
Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Provinsi Jawa Barat (KAMMI Jabar) melakukan
aksi di depan Kantor Bank Indonesia (BI), Kota Bandung pada Kamis, 7 Maret
2024. Aksi itu dilakukan terkait naiknya harga kebutuhan pokok saat ini yang
tengah melambung tinggi.
KAMMI Jabar
menyayangkan sikap BI yang menaikan suku bunga acuan menjadi 6 persen pada 23
Oktober 2023 lalu. Akibatnya, ekonomi rakyat kecil dari segi konsumsi akan terdampak
karena permintaan yang akan berkurang. Lalu, pelaku UMKM juga akan terkena
imbasnya karena harus berpikir dua kali dalam mengajukan pinjaman.
"Kami
memandang kenaikan suku bunga ini hanya akan menguntungkan industri besar saja
karena mengorbankan industri dan rakyat kecil. Sebab, kenaikan bahan pokok
pangan yang menjadi sumber kebutuhan utama mereka yang terus naik akibat dari
kenaikan suku bunga sebesar 6 persen secara jelas merugikan rakyat kecil,"
jelas Ketua KAMMI Jabar, Agung Munandar, di lokasi, Kamis (7/3).
Dia
menyayangkan, pemerintah yang seharusnya menaikkan taraf hidup masyarakat
kecil, malah menambah beban masyarakat kecil.
"Sebab
kebutuhan akan naik. Ini berdampak pula terhadap kenaikan harga bahan pokok di
masyarakat sehingga ini jelas-jelas akan menurunkan daya beli masyarakat, harga
barang dan jasa cenderung naik akibat dari biaya produksi
yang lebih tinggi," tuturnya.
Ternyata,
kenaikan dari suku bunga oleh BI berdampak cukup signifikan bagi kehidupan
masyarakat, terutama di Jawa Barat. Sejak kenaikan suku bunga ini, inflasi
Provinsi Jawa Barat terus mengalami kenaikan, yakni November 2,85; Desember
2,48; Januari 3,02; dan Februari 3,09.
Menurut
Yusron Hidayat selaku Kabid Kebijakan Publik KAMMI Jabar, harga bahan pokok di
sejumlah pasar di Jawa Barat tengah mengalami kenaikan per Maret ini.
"Beras
saja di angka Rp16.875 per kg atau naik 5,11 persen. Terus, telur ayam naik
menjadi Rp28.600 per kg. Belum lagi beberapa kebutuhan lainnya yang naik
signifikan," terang Yusron Hidayat di lokasi yang sama.
Dia
mengungkapkan, kenaikan harga bahan pokok ini merupakan pukulan telak bagi
pemerintah di tengah perekonomian Jawa Barat yang cenderung stagnan.
"Ini
merupakan efek domino dari kenaikan suku bunga oleh BI. Dampaknya, tingkat
ketimpangan ekonomi atau Gini Rasio Jawa barat per Maret berada di angka 0,425
sehingga pemerataan ekonomi di Jabar tidak merata," ungkapnya.
"Inflasi
menjadi ancaman bagi pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat bahkan bukan tidak
mungkin tingkat kemiskinan akan cenderung naik tinggi," lanjutnya.
Dalam aksi
tersebut, ada 4 poin tuntutan yang disampaikan oleh KAMMI Jabar sebagai
berikut.
- Mendesak Dewan Gubernur Bank Indonesia
untuk mencabut dan membatalkan keputusan Bank Indonesia tentang kenaikan
suku bunga 6 persen.
- Mendesak Bank Indonesia melakukan
intervensi terhadap laju pertumbuhan ekonomi secara profesional dan
independen.
- Mendesak Bank Indonesia melakukan
intervensi dan tindakan untuk menurunkan tingkat Inflasi di Jawa Barat.
- Mendesak Gubernur Bank Indonesia
mengundurkan diri karena kebijakannya mengakibatkan inflasi tinggi dan
kebutuhan pokok naik signifikan di Jawa Barat.
Sebelumnya,
BI menaikkan suku bunga menjadi 6 persen pada 23 Oktober 2023 lalu. Hal ini
dilakukan untuk menjaga kurs Rupiah yang kian melemah akibat tekanan eksternal
berupa ekonomi global yang masih mengalami perlambatan.
Merespon
hal itu, KAMMI Jabar telah mengirimkan surat kepada BI untuk berdialog pada
November 2023. Namun, hingga aksi berlangsung, tidak ada tanggapan dari BI.
KAMMI Jabar
menganggap, hal itu sebagai sikap menutup diri dari partisipasi masyarakat dan
tidak sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (*)
Redaktur: Wahid Ikhwan