Seruan ini bukan sekadar daftar tuntutan, melainkan representasi dari
keresahan sosial yang telah lama terpendam. Gerakan ini digagas oleh sejumlah
tokoh publik dan influencer seperti Jerome Polin, Andovi da Lopez, Fathia
Izzati, hingga Abigail Limuria, dan segera menghimpun dukungan dari lebih dari
dua ratus organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan serikat buruh. Tuntutan
yang disuarakan terbagi menjadi dua kategori: 17 tuntutan jangka pendek yang
harus dipenuhi pemerintah paling lambat 5 September 2025, serta 8 tuntutan
jangka panjang yang ditargetkan tuntas hingga Agustus 2026.
Isi 17 Tuntutan Jangka Pendek
Pada bagian pertama, rakyat menuntut langkah-langkah cepat yang dianggap
bisa memulihkan kepercayaan publik. Presiden diminta menarik kembali
keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil dan menjamin demonstran tidak
dikriminalisasi. Selain itu, kepala negara juga harus membentuk tim investigasi
independen untuk menyelidiki kematian Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan
korban lainnya yang jatuh dalam unjuk rasa 28–30 Agustus.
Kepada DPR, publik menuntut pembekuan kenaikan gaji dan tunjangan, termasuk
pembatalan fasilitas baru seperti pensiun seumur hidup. Transparansi anggaran
DPR harus segera dipublikasikan, mencakup rincian gaji, rumah dinas, hingga
fasilitas lain. Badan Kehormatan DPR bersama KPK juga diminta memeriksa
integritas para anggota dewan.
Seruan juga menyasar partai politik agar memberikan sanksi kepada kader
yang berperilaku tidak etis dan menjadi pemicu krisis, sekaligus menunjukkan
komitmen berpihak pada rakyat. Partai-partai juga didorong untuk melibatkan
kader mereka dalam dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil.
Polri mendapat sorotan tajam. Tuntutan mendesak mereka untuk membebaskan
seluruh demonstran yang ditahan, menghentikan kriminalisasi, serta memastikan
tidak ada lagi tindakan represif. Anggota kepolisian yang terlibat pelanggaran
HAM harus diproses secara transparan.
Bagi TNI, rakyat meminta agar segera kembali ke barak dan menghentikan
campur tangan dalam urusan sipil. Disiplin internal harus ditegakkan agar
militer tidak mengambil alih peran kepolisian, serta perlu adanya komitmen
publik bahwa TNI tidak akan masuk ke ranah sipil selama krisis demokrasi
berlangsung.
Di bidang ekonomi, tuntutan diarahkan kepada menteri terkait untuk menjamin
upah layak bagi pekerja—mulai dari guru, tenaga kesehatan, buruh, hingga ojek
online. Pemerintah juga didesak mengambil tindakan darurat agar tidak terjadi
PHK massal, serta membuka dialog bersama serikat buruh terkait isu upah minimum
dan sistem outsourcing.
Isi 8 Tuntutan Jangka Panjang
Di luar langkah-langkah darurat itu, rakyat juga menyusun delapan tuntutan
jangka panjang yang mencerminkan keinginan untuk melakukan reformasi
struktural. DPR diminta menjalani pembersihan besar-besaran melalui audit
independen, penerapan standar ketat bagi calon anggota yang bebas dari kasus
korupsi, hingga pencabutan hak-hak istimewa seperti pensiun seumur hidup dan
bebas pajak.
Partai politik dituntut menjalani reformasi menyeluruh agar lebih
transparan dan akuntabel, sementara pengawasan terhadap eksekutif perlu
diperkuat. Dari sisi hukum, publik menekan pemerintah untuk segera mengesahkan
RUU Perampasan Aset Koruptor, memperkuat independensi KPK, serta memperbaiki
Undang-Undang Tipikor.
Polri juga tak luput dari sorotan. Reformasi kelembagaan yang menyeluruh
dianggap penting agar kepolisian lebih profesional, humanis, dan
terdesentralisasi. TNI sendiri dituntut untuk benar-benar kembali ke barak
tanpa pengecualian. Selain itu, rakyat meminta agar Komnas HAM serta lembaga
pengawas independen lainnya diperkuat perannya.
Terakhir, kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan harus ditinjau ulang,
termasuk revisi Omnibus Law dan sejumlah proyek strategis nasional yang
dianggap merugikan pekerja, masyarakat adat, dan lingkungan.
Reaksi dan Dampak
Reaksi pemerintah terhadap tuntutan ini masih bersifat ambigu. Presiden
Prabowo Subianto mencoba meredam gejolak dengan membekukan tunjangan DPR dan
membatalkan perjalanan dinas luar negeri anggota dewan. Namun pada saat yang
sama, negara justru memperbanyak pengerahan aparat keamanan dengan melibatkan
TNI serta menghidupkan kembali milisi sipil Pam Swakarsa. Langkah ini menuai
kritik karena dianggap memperlihatkan kecenderungan otoritarian dan berpotensi
memperparah krisis kepercayaan.
Dampak dari gerakan ini juga terasa di sektor ekonomi. Bursa saham sempat
anjlok 2,7 persen, modal asing senilai Rp 16,85 triliun keluar dari pasar
domestik, dan kepercayaan investor tertekan. Meski pemerintah menegaskan
fundamental ekonomi tetap solid dengan pertumbuhan PDB 5,12 persen pada kuartal
II, realitas di lapangan menunjukkan bahwa stabilitas politik merupakan fondasi
utama bagi keberlanjutan pertumbuhan.
Di media sosial, “17+8 Demands” menjelma menjadi simbol perlawanan baru.
Identitas visual berupa warna Brave Pink dan Hero Green banyak dipasang
warganet di foto profil sebagai bentuk solidaritas, terutama untuk mengenang
para korban demonstrasi. Gerakan ini menunjukkan bahwa perjuangan politik kini
berlangsung tidak hanya di jalanan, tetapi juga di ruang digital yang menjadi
arena utama generasi muda.
Penutup
Fenomena “17+8 Demands” pada akhirnya menggambarkan krisis legitimasi yang
serius antara rakyat dan penguasa. Seruan ini tidak berhenti pada angka
tunjangan atau tragedi demonstrasi, melainkan akumulasi dari kekecewaan panjang
terhadap sistem politik yang dianggap jauh dari aspirasi rakyat. Jalan panjang
reformasi yang kembali digaungkan ini mengingatkan pada semangat perubahan di
akhir 1990-an. Pertanyaannya kini, apakah pemerintah akan menjadikannya
momentum untuk membenahi fondasi demokrasi, atau justru memilih jalur represi
yang hanya akan memperpanjang krisis kepercayaan?