[WARTANUSANTARA.ID] ANKARA – Pemerintah Turki sedang memfinalisasi rencana pengerahan ratusan tentaranya ke Jalur Gaza sebagai bagian dari Pasukan Penjaga Perdamaian Internasional, demikian dilaporkan oleh Middle East Eye (MEE). Langkah ini dilakukan di tengah negosiasi yang terus berlangsung dengan Amerika Serikat dan Israel, meskipun Israel telah menyatakan penentangan kerasnya.
Persiapan Pasukan
Sumber yang mengetahui masalah ini mengungkapkan kepada MEE bahwa sebuah brigade penjaga perdamaian, diperkirakan berjumlah setidaknya 2.000 tentara, telah mulai merekrut personel dari seluruh penjuru Turki dalam beberapa minggu terakhir.
Komposisi: Kontingen ini akan bergabung dengan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) di Gaza bersama negara-negara mitra lainnya. Pasukan akan terdiri dari personel dari berbagai cabang militer dengan pengalaman sebelumnya dalam operasi penjaga perdamaian dan zona konflik.
Motivasi Turki: Ankara berupaya memainkan peran langsung dalam rekonstruksi pasca-perang dan pengaturan keamanan di Gaza, bertujuan untuk berkontribusi pada implementasi gencatan senjata dan upaya pemulihan kemanusiaan di bawah kerangka kerja yang dipimpin PBB.
Bagian dari Rencana Perdamaian AS
Pengerahan pasukan Turki ini merupakan bagian dari rencana perdamaian Gaza yang ditengahi oleh Presiden AS Donald Trump. Rencana tersebut membayangkan Turki sebagai salah satu negara utama yang mengambil alih sebagian besar wilayah di kantong Palestina itu setelah penarikan Hamas.
Penolakan Keras dari Israel
Meskipun Turki maju dengan persiapannya, Israel secara terbuka menentang keterlibatan militer Turki di Gaza pasca-perang.
"Tidak akan ada tentara Turki di lapangan," kata juru bicara pemerintah Israel, Shosh Bedrosian, kepada wartawan.
Sumber-sumber Turki mengatakan bahwa keraguan Israel muncul dari keengganan untuk menerima sekutu NATO yang kuat yang beroperasi di bawah mandat PBB (yang belum diberikan) di wilayah kantong tersebut.
Syarat Mandat PBB
Partisipasi Turki tetap bergantung pada dikeluarkannya mandat Dewan Keamanan PBB yang secara jelas mendefinisikan ruang lingkup operasi. Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, telah menekankan bahwa keterlibatan Turki didasarkan pada kerangka kerja pasca-perang di mana "Palestina memastikan pemerintahan dan keamanan Palestina." Sementara itu, Presiden Recep Tayyip Erdogan telah mengisyaratkan kesiapan untuk mengerahkan pasukan jika diperlukan.
Akan tetapi, ketidakpastian masih menyelimuti apakah Turki akan benar-benar menjadi bagian dari Pasukan Stabilisasi yang diusulkan mengingat penentangan Israel dan belum adanya keputusan final dari Washington.
Sumber diolah dari https://www.middleeasteye.net/news/turkey-readies-military-brigade-gaza-stabilisation-force