JAKARTA, Wartanusantara.id – Gelombang pro-kontra terkait keputusan Presiden Prabowo Subianto membawa Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza akhirnya mereda. Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang sebelumnya sempat menyuarakan kritik keras, kini secara resmi menyatakan dukungannya terhadap langkah strategis Kepala Negara tersebut.
Perubahan sikap ini terjadi setelah Presiden Prabowo mengundang sejumlah pimpinan ormas Islam ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (3/2/2026), untuk berdialog langsung dan meluruskan simpang siur informasi mengenai lembaga internasional bentukan inisiatif Amerika Serikat tersebut.
Alasan di Balik "Lampu Hijau" MUI Ketua Umum MUI, Anwar Iskandar, menegaskan bahwa dukungan ini diberikan dengan catatan tebal: keanggotaan Indonesia harus murni demi kemaslahatan rakyat Palestina. Menurutnya, setelah mendengar penjelasan langsung dari Presiden, MUI memahami bahwa langkah ini adalah bentuk ikhtiar diplomatik konkret.
"Sepanjang untuk kemaslahatan, tentu saja (MUI) mendukung Indonesia gabung BoP. Karena MUI ini berjuang untuk kemaslahatan umat, bangsa, dan kemanusiaan," ujar Anwar usai pertemuan di Istana Kepresidenan.
Senada dengan Anwar, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Sudarnoto Abdul Hakim, mengapresiasi keterbukaan Presiden. Ia menilai dialog ini penting untuk meredam potensi perpecahan di masyarakat akibat isu BoP yang sensitif.
Prabowo: "Ini Kesempatan Bersejarah, Tapi..." Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa keputusannya menandatangani piagam BoP di Davos, Swiss, bulan lalu adalah demi memanfaatkan "celah" peluang perdamaian yang mungkin tidak datang dua kali. Ia tidak ingin Indonesia hanya menjadi penonton saat nasib Gaza ditentukan oleh negara lain.
Namun, Prabowo juga memberikan ultimatum tegas. Meski kini berstatus sebagai negara pendiri (founding member) bersama Turki, Qatar, dan Arab Saudi, Indonesia tidak segan untuk angkat kaki jika forum tersebut melenceng dari tujuan utama.
"Bapak Presiden membuka opsi untuk keluar dari keanggotaan Dewan Perdamaian jika lembaga itu tidak dapat mewujudkan cita-cita Palestina merdeka," ungkap Wakil Ketua Umum MUI, KH Cholil Nafis, mengutip pernyataan Prabowo.
Apa Itu Board of Peace? Sebagai informasi, Board of Peace adalah badan internasional baru yang diinisiasi oleh Presiden AS Donald Trump untuk mengawal transisi dan rekonstruksi Gaza pascakonflik. Kehadiran lembaga ini sempat memicu kontroversi karena dianggap bisa menggeser peran PBB.
Namun, pemerintah Indonesia memastikan bahwa keterlibatan RI justru untuk mengamankan kepentingan Palestina dari dalam, termasuk menjamin penyaluran bantuan kemanusiaan dan mengawal solusi dua negara (two-state solution).
Dengan restu dari para ulama dan ormas Islam terbesar seperti NU dan Muhammadiyah yang turut hadir, pemerintah kini memiliki legitimasi domestik yang kuat untuk memainkan peran diplomatik "jalan tengah" di kancah global.
Sumber: Diolah dari RMOL.id, Antara, dan Sindonews.