Jakarta, Wartanusantara.id - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher, memberikan catatan penting terkait rencana pemerintah mengucurkan dana sebesar Rp529,3 miliar untuk pemulihan fasilitas kesehatan (faskes) pascabencana di Sumatra.
Dalam keterangannya, Jumat (20/2), Netty menekankan bahwa pemulihan infrastruktur kesehatan di Sumatra merupakan langkah krusial untuk menjamin hak dasar masyarakat pascabencana.
Ia mendorong agar koordinasi lintas kementerian, khususnya antara Kemenkes, Kemenkeu, dan Bappenas, dapat berjalan harmonis tanpa hambatan birokrasi.
"Kita menyambut baik komitmen Pemerintah melalui Pak Menkes dan Pak Menkeu yang telah menyiapkan anggaran untuk perbaikan sekitar 3.000 faskes. Ini adalah bentuk kehadiran negara yang sangat dinantikan masyarakat Sumatra. Namun, poin utamanya adalah percepatan eksekusi agar target fungsional 100 persen pada Maret 2026 dapat tercapai tepat waktu," ujar Netty.
Netty memberikan perhatian mendalam pada rencana renovasi 8.800 rumah tenaga kesehatan (nakes) yang terdampak. Menurutnya, kesejahteraan mental dan fisik para nakes adalah kunci keberhasilan pelayanan kesehatan di daerah bencana.
"Para nakes kita adalah pejuang di garda terdepan. Sangat penting bagi mereka untuk memiliki hunian yang layak dan aman sebelum hari raya Lebaran tiba. Jika rumah mereka sudah diperbaiki, mereka bisa bekerja dengan tenang dan fokus melayani masyarakat tanpa harus memikirkan kondisi keluarga di rumah yang rusak," tambahnya.
Terkait mekanisme pencairan dana melalui Tim Satgas Bencana, Netty mengingatkan agar aspek akuntabilitas tetap dijaga tanpa mengurangi kecepatan prosedur.
"Mengingat dana yang tersedia di Kemenkeu masih mencukupi (Rp50-60 triliun), harusnya tidak ada lagi kendala administratif yang menunda hak-hak masyarakat dan petugas medis," katanya.
"Kami akan terus mengawal agar proses verifikasi data oleh Kemenkes dan Kemendagri benar-benar akurat. Kita ingin memastikan bahwa Rp529,3 miliar ini terserap secara efektif, efisien, dan tepat sasaran hingga ke pelosok-pelosok Sumatra yang paling terdampak," tutup legislator asal Jawa Barat tersebut.