Jakarta, Wartanusantara.id - Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia (PPI Dunia) memublikasikan Surat Pernyataan Sikap Nomor B.405/SPS/PPID-DITLITKA/III/2026 sebagai bentuk tanggung jawab moral dan intelektual terhadap arah kebijakan luar negeri Republik Indonesia yang dinilai semakin menyimpang dari prinsip dasar politik luar negeri bebas dan aktif.
PPI Dunia menilai pernyataan ini sebagai respons terhadap pola pengambilan keputusan pemerintah yang dinilai semakin minim deliberasi institusional serta kurang melibatkan pertimbangan akademik, publik, dan mekanisme kelembagaan melalui Kementerian Luar Negeri.
Secara historis, politik luar negeri Indonesia dibangun di atas prinsip bebas aktif yang pertama kali dirumuskan oleh Mohammad Hatta melalui gagasan “mendayung di antara dua karang.” Prinsip ini menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh terseret ke dalam orbit kekuatan besar mana pun. Komitmen tersebut kemudian diperkuat melalui Konferensi Asia-Afrika yang diprakarsai oleh Soekarno serta keterlibatan Indonesia dalam Gerakan Non-Blok untuk menjaga kemandirian politik negara-negara berkembang di tengah rivalitas kekuatan global.
Dalam pengamatannya, PPI Dunia melihat adanya kecenderungan personalisasi diplomasi, di mana arah kebijakan luar negeri semakin dipengaruhi oleh keputusan politik yang bersifat personal. Kondisi ini dinilai berpotensi melemahkan tata kelola diplomasi negara yang seharusnya berjalan secara transparan, deliberatif, dan berbasis kepentingan nasional jangka panjang.
PPI Dunia juga menyoroti keputusan strategis pemerintah, termasuk keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) serta kesepakatan perdagangan Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang dinilai berpotensi menciptakan ketimpangan ekonomi dan mengikis kedaulatan ekonomi nasional.
Selain itu, organisasi ini menilai bahwa kedekatan politik yang semakin kuat dengan blok kekuatan global tertentu, khususnya Amerika Serikat dan sekutunya, berpotensi menyeret Indonesia ke dalam orbit kepentingan geopolitik yang tidak selalu sejalan dengan prinsip bebas aktif. Dalam situasi rivalitas strategis global yang semakin tajam, langkah diplomasi yang tidak terukur berisiko mengurangi kemandirian strategis Indonesia dalam percaturan internasional.
PPI Dunia juga menyoroti implikasi kebijakan tersebut terhadap posisi moral Indonesia dalam isu Palestina. Dukungan historis masyarakat Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina merupakan bagian penting dari identitas politik luar negeri Indonesia. Oleh karena itu, setiap langkah diplomasi yang berpotensi melemahkan posisi tersebut dinilai dapat menimbulkan kekecewaan publik yang luas.
Koordinator PPI Dunia 2025/2026, Andika Ibrahim Nasution, menegaskan bahwa sikap kritis ini diambil sebagai bentuk kepedulian mahasiswa Indonesia di berbagai negara terhadap masa depan diplomasi Indonesia.
“Indonesia adalah negara yang lahir dari perjuangan melawan kolonialisme. Oleh karena itu, kita tidak boleh bersikap diam terhadap berbagai bentuk agresi militer yang melanggar hukum internasional hanya demi menjaga hubungan politik tertentu,” ujar Andika.
PPI Dunia mendesak pemerintah untuk menunda status keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace serta membuka ruang dialog publik yang lebih luas terkait arah kebijakan luar negeri nasional. Organisasi ini juga mendorong pemerintah untuk mengevaluasi kembali kesepakatan perdagangan Agreement on Reciprocal Trade yang dinilai bermasalah, terutama setelah keputusan tersebut bahkan dianulir oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat.
Selain itu, PPI Dunia meminta Menteri Luar Negeri Sugiono untuk memperkuat kinerja diplomasi Indonesia agar kembali berlandaskan prinsip bebas aktif serta kepentingan nasional.
Bagi PPI Dunia, di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks, Indonesia perlu meneguhkan kembali posisinya sebagai kekuatan diplomasi independen yang menjunjung tinggi keadilan internasional.