Wartanusantara.id - Pemerintah Israel kembali menjadi sorotan tajam dunia dan merespons dengan kemarahan besar. Dilansir dari jaringan berita Al Jazeera (28/5/2026), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) baru saja merilis laporan terbaru yang secara resmi memasukkan Israel ke dalam "daftar hitam" negara-negara yang diduga kuat secara sistematis melakukan kekerasan seksual dalam zona konflik.
Tak terima dengan keputusan tersebut, Tel Aviv langsung bereaksi keras. Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, secara mengejutkan mengumumkan penangguhan hubungan diplomatik dan penghentian kerja sama dengan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres.
Reaksi 'Tantrum' dari Tel Aviv
Langkah boikot ini diambil sebagai bentuk protes atas pencemaran reputasi yang dianggap Israel sebagai kebohongan besar. Melalui sebuah video yang diunggah di platform X (sebelumnya Twitter), Danon mengamuk atas masuknya nama Israel ke dalam daftar yang sama dengan kelompok Hamas.
"Keputusan untuk memasukkan Israel ke daftar hitam dan menuduh kami menggunakan kekerasan seksual sebagai senjata perang adalah keputusan yang memalukan," ujar Danon. "Sekretaris Jenderal dan timnya terus menyebarkan kebohongan terhadap Israel. Menempatkan kami dan teroris Hamas di daftar yang sama, itu tidak dapat diterima. Kami sudah selesai dengan Sekretaris Jenderal ini!"
Kecaman juga datang dari Kementerian Luar Negeri Israel. Juru Bicara Kemenlu Israel, Oren Marmorstein, menuding bahwa laporan Conflict-Related Sexual Violence (CRSV) PBB itu merupakan bukti bahwa PBB adalah "organisasi yang terpolitisasi dan korup" yang dinilai secara sistematis menargetkan Israel.
Menanggapi boikot tersebut, Juru Bicara Sekjen PBB, Stephane Dujarric, menanggapi dengan tenang. "Bagi kami, pintu Sekretaris Jenderal tetap terbuka," ujarnya.
Bukti Sistematis dan Respons PBB
Di sisi lain, Pelapor Khusus PBB tentang Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Perempuan, Reem Alsalem, menyambut baik langkah ini dan menyebutnya "sudah sangat terlambat". Ia menyoroti bahwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh militer Israel terhadap tahanan pria, wanita, hingga anak-anak Palestina sudah lama didokumentasikan secara independen.
Dilansir dari Al Jazeera, bukti-bukti tersebut tak hanya datang dari warga Palestina. Aktivis internasional dari armada bantuan (flotilla) menuju Gaza yang dicegat di perairan internasional juga melaporkan mengalami pelecehan saat berada dalam tahanan Israel, dengan setidaknya 15 kasus dugaan penyerangan seksual atau pemerkosaan.
Pemerintah Israel sebelumnya juga mati-matian menolak tuduhan pemerkosaan oleh pasukannya, seperti yang baru-baru ini dibeberkan oleh jurnalis New York Times, Nicholas Kristof, berdasarkan kesaksian 14 korban. Israel bahkan mengancam akan menuntut surat kabar tersebut.
Mencari Dukungan Eksternal
Di tengah krisis reputasi dan memburuknya hubungan dengan PBB—di mana Guterres sendiri telah dinyatakan persona non grata di Israel sejak 2024—Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu justru sibuk mempererat hubungan dengan negara sekutu. Berdasarkan laporan sebelumnya, Netanyahu secara terbuka memuji India karena memiliki "kasih sayang khusus" dan menegaskan negaranya tidak mengalami penolakan legitimasi di wilayah tersebut.
Masuknya nama Israel ke dalam daftar hitam PBB ini menjadi pukulan telak yang semakin mengisolasi posisi mereka di mata penegakan hak asasi manusia global.
Sumber diolah dari Republika dan Al Jazeera