Oleh Anugrah Cahaya Pertiwi
Mahasiswa IAI SEBI
Wartanusantara.id - Di atas kertas, zakat perusahaan dan Corporate Social Responsibility (CSR) tampak seperti pasangan yang serasi. Keduanya sama-sama bicara soal tanggung jawab sosial, redistribusi kekayaan, dan keberpihakan pada kelompok rentan. Tidak heran banyak perusahaan berlabel syariah bank syariah, asuransi syariah, hingga BUMN yang mengklaim menjalankan prinsip Islam menggabungkan keduanya dalam satu laporan tahunan, seolah zakat dan CSR adalah dua sisi mata uang yang sama. Tapi jika ditelusuri lebih dalam, sinergi ini sering kali lebih bersifat kosmetik daripada substansial.
Ketika Zakat dan CSR Dicampuradukkan
Masalah pertama yang paling mendasar yaitu banyaknya perusahaan yang tidak membedakan zakat dari CSR secara konseptual, padahal keduanya punya fondasi yang berbeda. Zakat adalah kewajiban syar'i yang terikat nisab, haul, dan delapan golongan penerima (asnaf) yang sudah ditentukan Al-Qur'an. CSR adalah kebijakan sukarela yang lahir dari tekanan pasar, regulasi, atau strategi branding. Ketika perusahaan memasukkan dana CSR sebagai bagian dari "penunaian kewajiban zakat", ini bukan sekadar kekeliruan administratif ini adalah pengaburan hukum yang bisa membuat kewajiban zakat tidak pernah benar-benar tertunai sesuai syariat, sementara perusahaan sudah merasa "lunas" secara moral.
Masalah kedua adalah motif. CSR dalam praktik bisnis konvensional sering kali berfungsi sebagai instrumen public relations untuk mengangkat citra, meredam kritik, atau memenuhi syarat kepatuhan regulasi (misalnya UU Perseroan Terbatas yang mewajibkan CSR untuk perusahaan tertentu di Indonesia). Ketika logika ini dibawa masuk ke perusahaan syariah, zakat pun berisiko diperlakukan dengan cara yang sama sebagai biaya reputasi, bukan ibadah. Indikatornya mudah dikenali perusahaan gencar mempublikasikan penyaluran zakat lewat konferensi pers dan media sosial, tapi minim transparansi soal berapa persen laba yang sebenarnya dizakati, siapa auditornya, dan apakah perhitungan nisabnya benar.
Masalah ketiga, dan mungkin yang paling serius adalah ketimpangan antara kepatuhan syariah di sisi output (penyaluran dana sosial) dengan pengabaian syariah di sisi proses bisnis itu sendiri. Ada perusahaan yang rajin menyalurkan zakat dan CSR, namun praktik operasionalnya sarat riba terselubung, akad yang tidak jelas (gharar), eksploitasi tenaga kerja, atau produk yang merugikan konsumen. Ini seperti mencuci uang secara etis mengambil dari cara yang meragukan, lalu menyalurkan sebagian kecil untuk terlihat saleh. Padahal etika bisnis syariah semestinya menyeluruh, kaidah halalan thayyiban berlaku sejak proses produksi, akad, hingga distribusi keuntungan, bukan hanya pada tahap donasi akhir.
Apa yang Sudah Berjalan Baik
Meski kritik di atas valid, tidak adil jika semua praktik digeneralisasi buruk. Beberapa lembaga keuangan syariah di Indonesia, misalnya, telah membangun unit pengelola zakat yang terpisah dari divisi CSR, lengkap dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mengaudit kepatuhan zakat secara independen. Model ini penting karena memisahkan kewajiban syar'i dari kebijakan sukarela, sekaligus memberi lapisan pengawasan yang tidak dimiliki CSR konvensional.
Ada juga tren positif berupa integrasi zakat perusahaan dengan lembaga amil zakat resmi (BAZNAS atau LAZ), sehingga penyaluran tidak dilakukan sepihak oleh perusahaan, melainkan melalui mekanisme yang lebih terstandardisasi dan dapat diaudit oleh pihak ketiga. Ini mengurangi risiko zakat dijadikan alat pencitraan personal perusahaan.
Solusi dari permasalahan yang ada adalah kembali ke prinsip, bukan sekadar prosedur, Berikut 4 kerangka yang bisa mendorong zakat dan CSR keluar dari jebakan formalitas, dengan berpijak pada prinsip-prinsip syariah, yaitu antara lain:
- Pemisahan konseptual dan akuntansi harus tegas. Zakat wajib dicatat sebagai kewajiban syar'i dengan mekanisme perhitungan nisab dan haul yang transparan dan diaudit terpisah, sementara CSR tetap boleh ada sebagai kebijakan tambahan tapi keduanya tidak boleh saling menutupi dalam laporan keuangan maupun narasi publik.
- Prinsip maqashid syariah (tujuan-tujuan syariah) harus menjadi kerangka evaluasi, bukan hanya kepatuhan formal terhadap akad. Perusahaan syariah semestinya dinilai bukan dari berapa besar zakat yang disalurkan, melainkan apakah keseluruhan model bisnisnya menjaga hifz al-mal (perlindungan harta secara adil), menghindari eksploitasi, dan memberi manfaat riil bagi masyarakat bukan hanya di ujung rantai, tapi di setiap simpul proses bisnis.
- Transparansi dan audit independen harus diperkuat. Dewan Pengawas Syariah tidak boleh menjadi stempel formalitas, melainkan otoritas yang benar-benar berwenang mengaudit substansi, bukan sekadar dokumen. Laporan zakat dan CSR sebaiknya dipublikasikan dengan rincian yang bisa diverifikasi publik, bukan sekadar angka besar tanpa konteks.
- Edukasi internal perusahaan penting agar zakat tidak dipahami sebagai "biaya sosial" yang setara dengan anggaran pemasaran, melainkan sebagai bentuk penyucian harta yang berdampak langsung pada keberkahan dan legitimasi spiritual bisnis itu sendiri.
Penutup
Zakat dan CSR bisa bersinergi, tapi sinergi itu hanya bermakna jika keduanya dijalankan dengan kesadaran bahwa mereka berangkat dari akar yang berbeda, satu kewajiban ilahiah, satu kebijakan manusiawi. Selama perusahaan syariah lebih sibuk membangun citra "berbagi" daripada membenahi cara mereka mencari laba, maka zakat dan CSR hanya akan menjadi formalitas yang indah dilihat, tapi kosong secara substansi.