Oleh Naufal Tsabitul Azmi
Mahasiswa IAI SEBI
Wartanusantara.id - Pada Senin, 14 September 2026, Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Purbaya menjabat sekitar satu tahun setelah menggantikan Sri Mulyani Indrawati pada 8 September 2025. Pergantian ini terjadi di tengah pembahasan APBN 2027, saat rupiah masih tertekan dan pasar mencari kepastian arah kebijakan fiskal.
Pergantian yang Datang Tiba-tiba
Pada hari pergantian, Purbaya masih menghadiri rapat kerja bersama Komite IV DPD RI soal RUU APBN 2027. Tidak ada tanda posisinya akan berakhir beberapa jam kemudian. Penggantinya bukan orang baru. Suahasil sudah menjabat Wakil Menteri Keuangan sejak 25 Oktober 2019.
Alasan resminya belum dijelaskan Presiden. Sejumlah analis memandang penunjukan Suahasil sebagai langkah yang bisa menjaga kepercayaan investor dan kredibilitas fiskal, tetapi itu analisis, bukan alasan resmi. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah hubungan Kementerian Keuangan dengan Danantara. Polemik itu menyangkut kewajiban Danantara menyetor Rp120 triliun ke kas negara sebagai bagian dari cadangan fiskal, dan memunculkan spekulasi soal koordinasi dengan Istana. Spekulasi tetaplah spekulasi. Publik belum mendapat penjelasan resmi.
Reaksi Pasar: Lega, tetapi Belum Yakin
Pasar bereaksi cepat pada hari pelantikan. IHSG sempat menyentuh 6.371,4 di sekitar pukul 15.00, lalu pulih ke 6.534,69 pada pukul 16.14 WIB. Indeks akhirnya ditutup melemah tipis 0,10 persen setelah sempat turun 2,5 persen. Namun analis menilai pemulihan itu baru relief rally, bukan katalis untuk reli lanjutan.
Sehari setelahnya, IHSG dibuka menguat tetapi berbalik melemah pada awal perdagangan, sementara rupiah menguat tipis ke sekitar Rp17.643 per dolar AS. Sentimen awal memang cukup baik, tetapi kepercayaan jangka panjang baru bisa dibangun lewat kebijakan yang terlihat.
Disiplin Fiskal Jadi Kata Kunci
Sinyal pertama dari Menkeu baru adalah komitmen pada disiplin fiskal. Suahasil berjanji menjaga defisit di bawah 3 persen dari PDB, dan Reuters mencatat masa jabatan Purbaya berlangsung ketika defisit melebar serta sorotan atas kredibilitas fiskal meningkat. Arah yang sama tampak di RAPBN 2027. Defisit ditargetkan 2,4 persen PDB, menyempit dari outlook 2026 di 2,85 persen, dengan pendapatan tumbuh 8,6 persen dan belanja 6,6 persen.
Target itu menuntut penerimaan yang benar-benar naik. Anggaran juga sudah terikat program besar. Program Makan Bergizi Gratis dialokasikan sekitar Rp240 triliun dengan target 60,6 juta penerima. Menjaga defisit sambil membiayai program prioritas akan menjadi ujian utama.
Kesinambungan atau Koreksi?
Purbaya dikenal dengan gebrakan yang tidak konvensional. Salah satunya penempatan dana pemerintah Rp200 triliun di bank-bank Himbara untuk mendorong kredit tumbuh dua digit. Pertanyaannya, apakah kebijakan semacam itu dilanjutkan, disesuaikan, atau diganti. Menurut Prof. Imamudin Yuliadi dari UMY, pasar akan menilai apakah kebijakan yang berjalan dilanjutkan, dikoreksi, atau digantikan pendekatan baru, dan kepastian arah penting untuk kepercayaan pelaku usaha. Ia memperkirakan gejolak sentimen akibat pergantian ini hanya bersifat sementara jika kesinambungan kebijakan fiskal terjaga.
Yang Perlu Dicermati ke Depan
Ada beberapa hal yang layak dipantau dalam beberapa bulan mendatang:
- Rupiah dan yield SBN. Sebuah riset memetakan tiga skenario rupiah. Skenario terbaik di kisaran Rp17.200-Rp17.700 bila arus modal kembali masuk, sedangkan skenario moderat di Rp17.800-Rp18.000. Proyeksi ini pandangan satu lembaga riset, bukan kepastian.
- Koordinasi fiskal-moneter. Pelaku pasar akan mencermati disiplin fiskal, defisit, pengelolaan utang, dan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter.
- Faktor eksternal. Analis menyebut harga minyak dunia, arah yield US Treasury dan dolar AS, serta respons pemerintah dan Bank Indonesia sebagai variabel utama.
- Hubungan dengan Danantara. Suahasil dihadapkan pada agenda penguatan penerimaan negara sekaligus konsolidasi pengelolaan dana Danantara.
Penutup
Pergantian menteri keuangan adalah hak prerogatif Presiden. Bagi ekonomi, yang lebih menentukan adalah apa yang terjadi sesudahnya: seberapa jelas arah kebijakan, seberapa konsisten pelaksanaannya, dan seberapa transparan komunikasinya kepada publik dan pasar. Suahasil membawa keuntungan berupa pengalaman panjang di Kementerian Keuangan, tetapi karena itu pula ekspektasi terhadapnya tinggi. Seperti dirangkum salah satu analisis, menteri bisa berganti dalam sehari, tetapi kepercayaan pasar tidak dibangun dalam sehari.