Wartanusantara.id - Perjanjian Pertahanan Bersama Mekkah antara Arab Saudi, Türkiye, dan Pakistan mulai memasuki tahap pembentukan struktur kelembagaan. Sekretariat umum perjanjian tersebut akan berkedudukan di Riyadh, Arab Saudi.
Kepastian itu disampaikan Pemerintah Pakistan pada 23 September 2026 setelah menunjuk Letnan Jenderal (Purn.) Nauman Mahmood sebagai Sekretaris Jenderal pertama Makkah Joint Defence Agreement (MJDA).
Kementerian Luar Negeri Pakistan menyatakan Sekjen tersebut akan memimpin General Secretariat yang sedang dibentuk di Riyadh.
Dari Kesepakatan Menuju Struktur Permanen
Pembentukan sekretariat sebenarnya telah disepakati sebelumnya.
Pada 31 Agustus 2026, para menteri luar negeri, menteri pertahanan, serta pimpinan militer dari ketiga negara bertemu di Istanbul dalam forum Strategic Political and Defence Committee.
Dalam pertemuan tersebut, ketiga negara sepakat membentuk sekretariat yang dipimpin seorang Sekretaris Jenderal di Arab Saudi. Sekjen pertama berasal dari Pakistan dan akan menjabat selama tiga tahun.
Langkah ini menunjukkan bahwa Perjanjian Mekkah mulai bergerak dari kesepakatan politik menuju mekanisme kerja yang lebih terstruktur.
Fokus pada Pertahanan dan Industri
Sekretariat tersebut nantinya menjadi salah satu mekanisme untuk mendukung koordinasi kerja sama dalam kerangka perjanjian.
Selain kerja sama pertahanan, ketiga negara juga telah menyepakati penguatan industri pertahanan, pengembangan teknologi bersama, serta produksi bersama.
Dengan demikian, kerja sama ini tidak hanya berkaitan dengan hubungan militer, tetapi juga menyentuh aspek teknologi dan industri pertahanan.
Hal tersebut cukup penting mengingat ketiga negara memiliki kemampuan industri pertahanan yang berbeda.
Türkiye memiliki industri pertahanan yang berkembang di bidang drone, rudal, kendaraan tempur, radar dan sistem elektronik. Pakistan memiliki pengalaman dalam industri pesawat tempur, rudal dan teknologi pertahanan, sementara Arab Saudi sedang memperluas kapasitas industri pertahanannya melalui program lokalisasi.
Mekanisme Pertahanan Bersama
Perjanjian Mekkah ditandatangani oleh Arab Saudi, Türkiye, dan Pakistan pada 7 Agustus 2026.
Dalam pernyataan resmi terbaru, ketiga negara menegaskan bahwa perjanjian tersebut bertujuan memperkuat kerja sama pertahanan dan menjaga stabilitas kawasan.
Pemerintah Pakistan juga menegaskan bahwa perjanjian tersebut bersifat defensif dan tidak diarahkan untuk membentuk blok terhadap negara tertentu.
Salah satu ketentuan pentingnya adalah prinsip bahwa serangan terhadap salah satu pihak akan dianggap sebagai serangan terhadap seluruh pihak.
Prinsip tersebut kembali dibahas dalam pertemuan para menteri luar negeri ketiga negara di sela-sela Sidang Umum PBB di New York pada 25 September 2026. Para menteri juga membahas perkembangan pembentukan sekretariat, komite dan kelompok kerja di bawah perjanjian tersebut.
Riyadh Menjadi Pusat Sekretariat
Penempatan sekretariat di Riyadh memberikan Arab Saudi posisi penting dalam struktur kelembagaan Perjanjian Mekkah.
Sementara itu, penunjukan pejabat dari Pakistan sebagai Sekjen pertama menunjukkan adanya pembagian peran di antara ketiga negara.
Tahap berikutnya adalah membuat mekanisme kerja sekretariat, komite, serta kelompok kerja yang akan menjalankan berbagai agenda kerja sama.
Dengan terbentuknya sekretariat, perhatian selanjutnya akan tertuju pada bagaimana ketiga negara menerjemahkan kesepakatan tersebut ke dalam latihan bersama, koordinasi pertahanan, pengembangan teknologi, dan kerja sama industri pertahanan.
Bagi kawasan Timur Tengah dan dunia Islam, perkembangan ini menjadi salah satu bentuk baru kerja sama pertahanan trilateral yang patut diperhatikan.
Perjanjian tersebut kini tidak lagi hanya berada di atas kertas. Dengan sekretariat yang berbasis di Riyadh dan Sekjen pertama yang telah ditunjuk, mekanisme kelembagaannya mulai dibangun.
Sumber