Oleh Alia Rahmah
Mahasiswa IAI SEBI Depok
[WARTANUSANTARA.ID] Gelombang demonstrasi besar-besaran yang melanda Indonesia sejak akhir Agustus 2025 bukan hanya mencerminkan ketidak puasan rakyat terhadap elite politik, tetapi juga menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kondisi ekonomi nasional dan citra Indonesia di mata dunia. Dalam periode 26 sampai 31 Agustus, ribuan orang turun ke jalan di berbagai kota besar untuk memprotes kebijakan tunjangan DPR yang dianggap berlebihan, di tengah meningkatnya biaya hidup dan melemahnya daya beli masyarakat. Tragedi meninggalnya seorang pengemudi ojek daring, Affan Kurniawan, akibat ditabrak oleh kendaraan taktis Brimob pada 28 Agustus, menjadi titik balik yang menyulut kemarahan lebih luas dan membuat situasi semakin memanas.
Dari sisi ekonomi, pasar keuangan langsung merespons gejolak sosial dengan penuh kecemasan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat jatuh lebih dari dua persen, sementara nilai tukar rupiah merosot hingga menyentuh Rp16.475 per dolar AS, posisi terendah sejak awal Agustus. Bank Indonesia terpaksa melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menahan pelemahan lebih lanjut, sekaligus membeli obligasi pemerintah demi menjaga stabilitas. Meski ada dukungan pembelian dari investor asing, kepercayaan pasar tetap rapuh. Banyak investor asing atau domestik beralih ke aset yang lebih aman, seperti emas, sehingga harga emas di pasar lokal melonjak tajam.
Tidak hanya itu, sektor riil pun ikut terguncang. Sejumlah mal dan pusat perbelanjaan di Jakarta serta Surabaya terpaksa menutup operasional lebih awal karena khawatir menjadi sasaran massa. Puluhan gedung DPRD daerah dibakar dan dirusak, sementara infrastruktur transportasi publik mengalami kerusakan akibat kerusuhan demonstarn yang di duga akibat adanya provokataor yang mengakibatkan terganggunya aktivitas masyarakat. Situasi ini menciptakan biaya ekonomi tambahan karena pemerintah daerah harus mengalokasikan dana untuk pemulihan fasilitas umum, sementara roda perekonomian justru melambat akibat ketidakpastian politik yang terus membayangi.
Dampak yang tidak kalah penting adalah menurunnya citra Indonesia di mata internasional. Sejumlah negara, termasuk mitra dagang utama, mengeluarkan peringatan perjalanan bagi warganya yang hendak berkunjung ke Indonesia, termasuk ke Bali yang selama ini menjadi magnet wisatawan asing. Media global menyoroti kesenjangan tajam antara gaya hidup mewah para pejabat dengan kondisi rakyat yang terhimpit ekonomi, sehingga menimbulkan pertanyaan serius mengenai stabilitas pemerintahan Prabowo Subianto. Situasi ini juga membuat agenda luar negeri Presiden tertunda, karena fokus utama pemerintah bergeser pada upaya meredam gejolak domestik dan menjaga legitimasi politik di dalam negeri.
Gelombang protes ini dengan sendirinya menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kebijakan yang dianggap tidak adil atau timpang akan memicu reaksi berantai yang tidak hanya menggerus ketenangan sosial, tetapi juga mengguncang pasar keuangan dan memperlemah posisi Indonesia di panggung internasional. Ke depan, tantangan besar bagi pemerintah adalah bagaimana mengembalikan kepercayaan rakyat melalui reformasi nyata, menjaga keseimbangan fiskal tanpa menambah beban masyarakat, serta memperbaiki citra Indonesia sebagai negara yang demokratis dan stabil di mata dunia.
Gelombang protes Agustus 2025 mungkin akan tercatat dalam sejarah sebagai momen di mana suara rakyat berhasil membalikkan keputusan politik yang kontroversial. Namun, lebih dari itu, ia juga menjadi pengingat bahwa legitimasi ekonomi dan geopolitik Indonesia sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah mampu mendengarkan, memahami, dan menjawab keresahan rakyatnya.