Download Soal ASAS/PAS Pendidikan Pancasila Kelas 8 Semester 1 Kurikulum Merdeka 2026/2027 (Lengkap Word)

WARTA NUSANTARA - 0

Wartanusantara.id – Menjelang pelaksanaan Asesmen Sumatif Akhir Semester (ASAS) atau Penilaian Akhir Semester (PAS) ganjil tahun pelajaran 2026/2027, Bapak/Ibu guru pengampu mata pelajaran Pendidikan Pancasila (PPKn) SMP/MTs tentu membutuhkan instrumen evaluasi yang terukur tanpa harus menyusun puluhan stimulus dari nol. Sebagai solusi praktis siap pakai, kami menghadirkan Bank Soal ASAS/PAS Pendidikan Pancasila Kelas 8 Semester 1 Kurikulum Merdeka yang disusun 100% mengacu pada Buku Siswa Pendidikan Pancasila untuk SMP/MTs Kelas VIII Cetakan Kedua Edisi Revisi 2023 dan Buku Panduan Guru Pendidikan Pancasila Kelas VIII karya Tudi Setiawan, Tia Setiawati, Muhammad Sapei, serta Prayogo (Kemendikbudristek RI).

Penyusunan naskah soal ini selaras dengan Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan, Capaian Pembelajaran Fase D (Keputusan Kepala BSKAP Nomor 032/H/KR/2024), serta Panduan Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Revisi 2025. Seluruh butir soal dirancang berorientasi AKM & Tes Kemampuan Akademik (TKA)—memadukan Literasi Membaca dan Numerasi—dengan proporsi kognitif berimbang: Level 1 (Pemahaman: 30%), Level 2 (Penerapan: 40%), dan Level 3 (Penalaran HOTS: 30%).

Kisi-Kisi Materi ASAS Pendidikan Pancasila Kelas 8 Semester 1 (Kurikulum Merdeka)

Berdasarkan 00-Kisi-Kisi Bank Soal ASAS Pendidikan Pancasila Kelas VIII (Paket A & Paket B), cakupan materi ujian semester ganjil meliputi tiga bab utama (Hlm. 1–102):

  1. Bab 1: Pancasila dalam Kehidupan Bangsaku (Hlm. 1–32)
    • Dasar Negara & Pandangan Hidup Bangsa (Subbab 1.A–1.B): Kisah Bersatu untuk Kejayaan Bangsa (Tontowi Ahmad & Liliyana Natsir di Olimpiade Rio 2016), konsep filosofische grondslag (analogi fondasi gedung & akar pohon), pembagian landasan moral (Sila 1–2) dan landasan politik (Sila 3–5) menurut Bung Hatta, penjabaran sila dalam pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 (Pasal 29, Pasal 28A–28J, Pasal 1 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 34), konsep Weltanschauung, serta pengamalan di keluarga, sekolah, dan masyarakat.
    • Pancasila sebagai Ideologi Negara (Subbab 1.C): Etimologi idea dan logos, analogi peta penunjuk arah (Google Maps), penolakan gaya hidup konsumerisme, hedonisme, dan individualisme, serta studi kasus musyawarah masyarakat.
  1. Bab 2: Pedoman Negaraku / UUD NRI Tahun 1945 (Hlm. 33–64)
    • Konstitusi, Perumusan & Pengesahan UUD 1945 (Subbab 2.A–2.C): Konstitusi tertulis (UUD) vs tidak tertulis (konvensi pidato kenegaraan Presiden 16 Agustus & hukum adat), Sidang Kedua BPUPK (10–17 Juli 1945), tiga panitia 11 Juli 1945, Panitia Kecil Penyusun Batang Tubuh UUD (pimpinan Prof. Dr. Soepomo) dan tiga tahap perubahan rancangan pasal (42 pasal → 14 bab → 15 bab & 36 pasal + Aturan Peralihan & Tambahan = 43 pasal), serta pengesahan UUD NRI Tahun 1945 oleh PPKI (27 anggota) pada 18 Agustus 1945 beserta tiga perubahan naskah hasil lobi Drs. Moh. Hatta.
    • Kedudukan, Fungsi, Amendemen & Kepatuhan UUD (Subbab 2.D–2.E): Fungsi UUD sebagai alat kontrol, perbedaan uji materi (judicial review) di Mahkamah Konstitusi (UU terhadap UUD) vs Mahkamah Agung (peraturan di bawah UU terhadap UU), lima periode konstitusi, empat kali Amendemen sistem adendum (Anglo Saxon), lima kesepakatan dasar MPR (Tap MPR No. IX/MPR/1999), dan numerasi tingkat kepatuhan aturan.
  1. Bab 3: Peraturan di Negaraku (Hlm. 65–102)
    • Tata Urutan & Asas Peraturan Perundang-undangan (Subbab 3.A–3.B): Studi kasus Bank Sampah Nahda Arzita (pembagian 70% warga : 30% karang taruna), tradisi gotong royong batobo (Riau) & sambatan (Yogyakarta), prinsip aturan superior vs inferior, piramida 7 hierarki dan 7 asas pembentukan menurut Pasal 5 dan Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019 jo. UU No. 13 Tahun 2022.
    • Jenis, Alur Pembentukan & Komitmen Penerapan (Subbab 3.C–3.D): Tap MPR No. XI/MPR/1998, UU No. 35 Tahun 2014 (Perlindungan Anak), Perppu No. 1 Tahun 2016, PP No. 1 Tahun 2022, perbedaan Perpres (mengikat umum) vs Keppres (penetapan khusus), Perda di 38 provinsi dan 540 kabupaten/kota, pengawasan Ombudsman RI, serta numerasi data Kemenkumham (42.161 peraturan nasional).

Bocoran Contoh Soal ASAS Pendidikan Pancasila Kelas 8 (Literasi, Numerasi & HOTS)

Berikut adalah cuplikan asli (verbatim) beberapa butir soal dari Naskah Soal ASAS PP Kelas 8 Paket A dan Naskah Soal ASAS PP Kelas 8 Paket B:

1. Contoh Soal Pilihan Ganda – Landasan Moral dan Politik Bung Hatta (Paket A No. 3 / Level L2)

Perhatikan kutipan pandangan salah satu tokoh pendiri bangsa, Drs. Moh. Hatta (Bung Hatta), mengenai pengelompokan sila-sila Pancasila berikut! Menurut Bung Hatta, Pancasila sebagai dasar negara memberikan arah bahwa penyelenggaraan negara harus berlandaskan pada dua fondasi utama, yaitu landasan moral (Sila Pertama dan Sila Kedua) serta landasan politik (Sila Ketiga, Sila Keempat, dan Sila Kelima).

Contoh penerapan pandangan Bung Hatta tersebut oleh para penyelenggara negara dalam merumuskan kebijakan pembangunan nasional adalah .... A. mengutamakan pembangunan gedung megah di ibu kota walaupun harus mengabaikan hak asasi masyarakat adat setempat B. menjalankan kekuasaan politik untuk menjaga persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial dengan tetap dikendalikan oleh nilai ketuhanan dan kemanusiaan C. memisahkan urusan moral keagamaan dan kemanusiaan secara mutlak dari seluruh proses pembuatan undang-undang di parlemen D. menetapkan kebijakan pajak yang tinggi bagi rakyat kecil demi mempercepat pertumbuhan ekonomi kelompok pengusaha besar

  • Kunci Jawaban: B (Acuan Buku Siswa Hlm. 7–8)

2. Contoh Soal Pilihan Ganda – Uji Materiil MK vs MA (Paket A No. 13 / Level L3 HOTS)

Perhatikan dua kasus pengujian peraturan perundang-undangan (judicial review) yang bersumber dari buku teks halaman 52–53 berikut!

  • Kasus I: Pada 7 Mei 2018, Komite Aksi Transportasi Online (KATO) bersama KSPI mengajukan uji materi Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (yang belum mencantumkan sepeda motor sebagai angkutan umum) karena dinilai bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
  • Kasus II: Organisasi pekerja mengajukan permohonan uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan di atasnya (sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 67 P/HUM/2015).

Berdasarkan sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga peradilan yang berwenang memeriksa dan memutus Kasus I dan Kasus II secara berurutan adalah .... A. Mahkamah Agung (MA) untuk Kasus I; dan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk Kasus II B. Mahkamah Konstitusi (MK) untuk Kasus I; dan Mahkamah Agung (MA) untuk Kasus II C. Komisi Yudisial (KY) untuk Kasus I; dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk Kasus II D. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk Kasus I; dan Ombudsman RI untuk Kasus II

  • Kunci Jawaban: B (Acuan Buku Siswa Hlm. 52–53)

3. Contoh Soal Pilihan Ganda – Numerasi Statistik Regulasi Kemenkumham (Paket A No. 25 / Level L3 HOTS)

Perhatikan data statistik jumlah peraturan perundang-undangan yang tercatat di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI per tanggal 18 Agustus 2022 pada halaman 100 buku teks berikut!

Kategori Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Jumlah Peraturan (per 18 Agustus 2022)

Peraturan Menteri (Permen)

17.468 Peraturan

Peraturan Daerah (Perda Provinsi & Kabupaten/Kota)

15.982 Peraturan

Peraturan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK)

4.711 Peraturan

Peraturan Pusat (UUD, Tap MPR, UU/Perppu, PP, Perpres)

4.000 Peraturan

Total Keseluruhan Peraturan Nasional

42.161 Peraturan

Berdasarkan evaluasi terhadap tabel statistik di atas, pernyataan analisis numerasi dan kesimpulan hukum yang paling tepat adalah .... A. gabungan Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah mencapai 33.450 peraturan (79,34% dari total regulasi nasional), dengan selisih Peraturan Daerah terhadap Peraturan Pusat sebesar 11.982 peraturan, sehingga pengawasan dan harmonisasi sangat mutlak diperlukan agar ribuan aturan pelaksana dan daerah tidak tumpang tindih atau bertentangan dengan Peraturan Pusat B. jumlah Peraturan Pusat (4.000 peraturan) lebih banyak daripada gabungan Peraturan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dan Peraturan Daerah C. selisih antara jumlah Peraturan Menteri (17.468) dan Peraturan Daerah (15.982) adalah 2.514 peraturan, sehingga Pemerintah Daerah dilarang membuat Perda baru D. Peraturan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (4.711 peraturan) mendominasi lebih dari separuh total peraturan yang berlaku di Indonesia

  • Kunci Jawaban: A (Acuan Buku Siswa Hlm. 100)

4. Contoh Soal Format AKM Benar-Salah (Paket A No. 26 & No. 30)

No.

Stimulus & Pernyataan Soal (Acuan Buku Teks Pendidikan Pancasila Kelas VIII)

Kunci

26

Dalam pidato tanggal 1 Juni 1945, Ir. Sukarno memperkenalkan istilah bahasa Belanda filosofische grondslag untuk menyebut Pancasila sebagai dasar negara dan istilah bahasa Jerman Weltanschauung untuk menyebut Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yang kemudian disahkan secara legal formal oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alinea Keempat.

BENAR (B)

30

Penerbitan Perda DIY Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kepariwisataan oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (provinsi dengan Indeks Pembangunan Manusia tertinggi kedua setelah DKI Jakarta menurut BPS 2021) dan Perda Provinsi Maluku Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Perikanan membuktikan bahwa materi muatan Perda harus disesuaikan dengan potensi dan keunikan daerah masing-masing.

BENAR (B)

Spesifikasi Paket Lengkap & Link Download (Format Word)

Untuk menghemat waktu Bapak/Ibu guru di tengah padatnya administrasi akhir semester, tim @imanguruproduktif telah mengemas Paket Komplit Bank Soal ASAS/PAS Pendidikan Pancasila Kelas 8 Semester Ganjil TP 2026/2027 dalam format Microsoft Word (.docx) yang 100% bisa diedit, terdiri atas 5 dokumen siap pakai (Folder Bank Soal ASAS PP Kelas 8 26-27):

  1. 00-Kisi-Kisi Bank Soal ASAS Pendidikan Pancasila Kelas VIII (Paket A & Paket B): Matriks resmi pemetaan Bab/Halaman Buku Revisi 2023, Muatan AKM/TKA (Literasi & Numerasi), Indikator Soal, dan Level Kognitif (L1–L3).
  2. 01-Naskah Soal ASAS PP Kelas 8 Paket A (40 Soal): 25 Pilihan Ganda, 5 Benar-Salah, 5 Menjodohkan, dan 5 Uraian HOTS.
  3. 02-Kunci Jawaban, Pembahasan & Skor Paket A: Pembahasan rinci per nomor beserta halaman buku teks dan rubrik penskoran skala 100.
  4. 03-Naskah Soal ASAS PP Kelas 8 Paket B (50 Soal): 35 Pilihan Ganda, 5 Benar-Salah, 5 Menjodohkan, dan 5 Uraian HOTS (ideal untuk standar 50 soal atau Soal Utama & Susulan).
  5. 04-Kunci Jawaban, Pembahasan & Skor Paket B: Pembahasan tuntas 50 butir soal Paket B beserta pedoman penskoran analitik.

Unduh bundel lengkap kelima dokumen Word (.docx) tersebut melalui halaman resmi kami di bawah ini:

👉 📥 Akses Paket Lengkap Bank Soal ASAS Pendidikan Pancasila Kelas 8 (Word + Kisi-Kisi) di Sini – lynk.id/imanguruproduktif

Cara Akses Cepat: Klik tautan lynk.id/imanguruproduktif di atas, pilih produk Bank Soal ASAS Pendidikan Pancasila Kelas 8 Semester Ganjil, masukkan email serta nomor WhatsApp aktif Anda, lalu selesaikan pembayaran instan (QRIS/VA/E-Wallet). Seluruh file Word akan langsung terbuka di layar dan otomatis terkirim ke email Anda!

Baca Juga di Warta Nusantara:

Tags

0/Post a Comment/Comments

Posting Komentar