Penyebaran covid-19 atau virus corona semakin meluas. Sampai saat ini sebanyak 686 kasus (55 orang meninggal dunia dan 30 orang sembuh).
Pemerintah pusat dan daerah menghimbau kepada masyarakat untuk social distancing dengan pemberlakuan Work From Home untuk mengurangi penyebaran virus corona.
Hashtag #dirumahaja dan #workfromhome pun viral di media sosial untuk mendukung langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Namun, pilihan untuk membatasi interaksi sosial ini pun menimbulkan masalah baru pada perekonomian masyarakat.
Dengan kebijakan social distancing bagus untuk menekan penyebaran virus. Namun, beberapa kalangan masyarakat menyerukan “kami mau makan pake apa?” Lalu siapa aja mereka yang terkena dampak?
1. Pedagang Kaki Lima
Pedagang yang menggantungkan rezekinya dengan penghasilan harian seperti pedagang kaki lima ini terkena imbasnya. Karena mereka mau ngga mau harus berinteraksi dengan pembeli.
Yadi (51) seorang pedagang cireng di daerah Tamansari Bawah Kota Bandung (dekat dengan kampus Universitas Islam Bandung) tidak setuju dengan adanya kebijakan pemerintah mengenai work from home ini. Karena mata pencaharian Yadi sebagai penjual cireng dan juru parkir berkurang karena pemberlakuan kuliah online oleh pihak kampus.
2. Kuli Bangunan
Buruh harian lepas akan terdampak karena upah yang mereka dapatkan setiap harinya akan sirna. Kuli bangunan akan sedikir permintaan bekerja karena batasan keluar rumah dan menghindari kerumunan.
3. Agen Perjalanan dan Traveller
Semenjak kebijakan Work From Home diterapkan oleh pemerintah banyak calon penumpang yang membatalkan penerbangan dan mengganti jadwal pemberangkatan. Jika hal ini terus dan tidak diambil langkah cepat maka CAPA – Centre of Aviation memprediksi seluruh penerbangan dunia akan bangkrut pada bulan Mei mendatang.
Agen perjalan pun sepi pemberli karena pembatasan penerbangan domestik dan luar negeri. Begitupun para traveller harus menahan sejenak keinginanya untuk berlibur dan memanjakan diri.
4. Tukang Ojek
Ojek online dan ojek pangkalan sepi pelanggan. Karena permintaan diantar kesuatu tempat tidak ada. Dan jika tidak adamaka tak ada pula uang yang masuk ke saku mereka.
Sebelum ada himbauan Work From Home, Lazward (24) dari orderan penumpang bisa mencapai 250 ribu sehari. Dan setelah adanya Work From Home ini hanya mendapatkan 40 ribu sehari.
Ketika ditanya apakah dirinya setuju atau tidak. Lazward mengungkapkan tidak setuju karena tak ada pendapatan untuk hidup sehari-hari.
Dari kondisi langsung di masyarakat, pemerintah bisa saja terus memberika kebijakan Work From Home asalkan dengan syarat,
Pertama, pemerintah perlu mengalokasikan dana kepada masyarakat untuk memberi subsidi dan bantuan langsung kepada masyarakat. Dengan mengalihkan sejumlah anggaran seperti BBM yang memiliki anggaran 100T (ini memungkinkan karena harga minyak sejak turun). Dan juga anggaran untuk infrastruktur yang memiliki anggaran 200T untuk membantu masyarakat.
Kedua, pemerintah harus memfasilitasi infrastuktur dan jaringan internet yang memadai agar komunikasi lancar dan lebih produktif lagi.
Oleh karena itu, pemerintah dan seluruh elemen masyarakat harus berkoordinasi dengan baik. Pemerintah menyuplai kebutuhan masyarakat dan masyarakat ikuti intruksi dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Priyo Puji Laksono
Sekretaris Departemen PSDMS KAMMI Bandung
Pemerintah pusat dan daerah menghimbau kepada masyarakat untuk social distancing dengan pemberlakuan Work From Home untuk mengurangi penyebaran virus corona.
Hashtag #dirumahaja dan #workfromhome pun viral di media sosial untuk mendukung langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Namun, pilihan untuk membatasi interaksi sosial ini pun menimbulkan masalah baru pada perekonomian masyarakat.
Dengan kebijakan social distancing bagus untuk menekan penyebaran virus. Namun, beberapa kalangan masyarakat menyerukan “kami mau makan pake apa?” Lalu siapa aja mereka yang terkena dampak?
1. Pedagang Kaki Lima
Pedagang yang menggantungkan rezekinya dengan penghasilan harian seperti pedagang kaki lima ini terkena imbasnya. Karena mereka mau ngga mau harus berinteraksi dengan pembeli.
Yadi (51) seorang pedagang cireng di daerah Tamansari Bawah Kota Bandung (dekat dengan kampus Universitas Islam Bandung) tidak setuju dengan adanya kebijakan pemerintah mengenai work from home ini. Karena mata pencaharian Yadi sebagai penjual cireng dan juru parkir berkurang karena pemberlakuan kuliah online oleh pihak kampus.
2. Kuli Bangunan
Buruh harian lepas akan terdampak karena upah yang mereka dapatkan setiap harinya akan sirna. Kuli bangunan akan sedikir permintaan bekerja karena batasan keluar rumah dan menghindari kerumunan.
3. Agen Perjalanan dan Traveller
Semenjak kebijakan Work From Home diterapkan oleh pemerintah banyak calon penumpang yang membatalkan penerbangan dan mengganti jadwal pemberangkatan. Jika hal ini terus dan tidak diambil langkah cepat maka CAPA – Centre of Aviation memprediksi seluruh penerbangan dunia akan bangkrut pada bulan Mei mendatang.
Agen perjalan pun sepi pemberli karena pembatasan penerbangan domestik dan luar negeri. Begitupun para traveller harus menahan sejenak keinginanya untuk berlibur dan memanjakan diri.
4. Tukang Ojek
Ojek online dan ojek pangkalan sepi pelanggan. Karena permintaan diantar kesuatu tempat tidak ada. Dan jika tidak adamaka tak ada pula uang yang masuk ke saku mereka.
Sebelum ada himbauan Work From Home, Lazward (24) dari orderan penumpang bisa mencapai 250 ribu sehari. Dan setelah adanya Work From Home ini hanya mendapatkan 40 ribu sehari.
Ketika ditanya apakah dirinya setuju atau tidak. Lazward mengungkapkan tidak setuju karena tak ada pendapatan untuk hidup sehari-hari.
Dari kondisi langsung di masyarakat, pemerintah bisa saja terus memberika kebijakan Work From Home asalkan dengan syarat,
Pertama, pemerintah perlu mengalokasikan dana kepada masyarakat untuk memberi subsidi dan bantuan langsung kepada masyarakat. Dengan mengalihkan sejumlah anggaran seperti BBM yang memiliki anggaran 100T (ini memungkinkan karena harga minyak sejak turun). Dan juga anggaran untuk infrastruktur yang memiliki anggaran 200T untuk membantu masyarakat.
Kedua, pemerintah harus memfasilitasi infrastuktur dan jaringan internet yang memadai agar komunikasi lancar dan lebih produktif lagi.
Oleh karena itu, pemerintah dan seluruh elemen masyarakat harus berkoordinasi dengan baik. Pemerintah menyuplai kebutuhan masyarakat dan masyarakat ikuti intruksi dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Priyo Puji Laksono
Sekretaris Departemen PSDMS KAMMI Bandung