Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) dalam siaran pers nya mengatakan Kasus ektp yang muncul ke permukaan beberapa waktu ini cukup mengejutkan karena menyeret beberapa nama pemangku jabatan penting. KPK harus mampu membuktikan siapa saja yang terlibat didalam nya. Maka dari itu KAMMI mendesak KPK harus berani tegas dan tuntas tanpa pandang bulu untuk mengungkap mega korupsi ini.
Ketua umum PP KAMMI Kartika Nur Rakhman mengatakan, "KPK harus tuntas menangani kasus besar ini, karena menyeret banyak pejabat sehingga KPK harus mengusut tuntas semua pejabat yang terlibat, tanpa tebang pilih, jangan sampai ini hanya sebatas festivalisasi saja."
Dalam persidangan beberapa waktu lalu ada sejumlah nama besar yang disebut terlibat dalam kasus mega korupsi ektp. Mulai dari anggota legislatif dan eksekutif, termasuk kepala daerah yang saat ini sedang menjabat.
Ketua Departemen Advokasi Kebijakan Publik Bayu Anggara menambahkan, "Ada puluhan nama besar yang disebut terlibat, KPK harus berani sampai tuntas. Sekian banyak yang terlibat kan artinya kerugian negara juga semakin banyak, negara ini dirampok."
Selain itu, kasus mega korupsi menimbulkan kekecewaan dari kalangan masyarakat. Sejak muncul nya kebijakan ektp masyarakat terpaksa mengurus dan menunggu berbulan-bulan sampai ektp nya jadi, bahkan sampai sekarang juga ada yang belum jadi. Ternyata ada uang negara yang dirampok dalam kebijakan ektp.
Sumber : Bayu Anggara
Ketua Departemen Advokasi Kebijakan Publik PP KAMMI
 |
| (Kartika Nur Rakhman, Ketum PP KAMMI) |
Ketua umum PP KAMMI Kartika Nur Rakhman mengatakan, "KPK harus tuntas menangani kasus besar ini, karena menyeret banyak pejabat sehingga KPK harus mengusut tuntas semua pejabat yang terlibat, tanpa tebang pilih, jangan sampai ini hanya sebatas festivalisasi saja."
Dalam persidangan beberapa waktu lalu ada sejumlah nama besar yang disebut terlibat dalam kasus mega korupsi ektp. Mulai dari anggota legislatif dan eksekutif, termasuk kepala daerah yang saat ini sedang menjabat.
Ketua Departemen Advokasi Kebijakan Publik Bayu Anggara menambahkan, "Ada puluhan nama besar yang disebut terlibat, KPK harus berani sampai tuntas. Sekian banyak yang terlibat kan artinya kerugian negara juga semakin banyak, negara ini dirampok."
Selain itu, kasus mega korupsi menimbulkan kekecewaan dari kalangan masyarakat. Sejak muncul nya kebijakan ektp masyarakat terpaksa mengurus dan menunggu berbulan-bulan sampai ektp nya jadi, bahkan sampai sekarang juga ada yang belum jadi. Ternyata ada uang negara yang dirampok dalam kebijakan ektp.
Sumber : Bayu Anggara
Ketua Departemen Advokasi Kebijakan Publik PP KAMMI