Sebenarnya isu tersebut sudah terjadi beberapa bulan lalu, karena banyaknya yang menentang, akhirnya pemerintah menundanya.
Pada hari senin 18 Juni 2018, Komjen M. Iriawan, lebih akrab disapa Iwan Bule, dilantik sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jabar. Pergantian ini tepat dengan berakhirnya masa jabatan Aher sebagai gubernur.
Penunjukan dan pelantikan Komjen Iwan Bule sebagai Pj Gubernur Jabar saat masyarakat Jabar sedang masih merayakan suasana hari raya Idul Fitri.
Tidak hanya warganet yang menyayangkan keputusan pemerintah soal ini yang dianggap melanggar aturan, sikap beberapa anggota DPR pun mewacanakan akan mengangkat hak angket soal penunjukan Iwan Bule sebagai Pj Gubernur Jabar.
Fadli Zon, Waketum Gerindra, akan mendukung DPR agar menggunakan hak angket soal Pj Gubernur Jabar dari Polri. "Saya akan ikut dukung agar DPR RI gunakan hak angket pengangkatan Pj gubernur Jabar. Berpoetensi melanggar UU dan telah menipu rakyat," ujar Fadli melalui akun Twitternya.
PKS akan mengikuti jejak Partai Demokrat dan Gerindra untuk menggulirkan hak angket. Anggota DPR dari fraksi PKS Mardani Ali Sera menyesalkan keputusan Jokowi tersebut karena mengabaikan aspirasi dan kritik dari masyarakat terkait Pj Gubernur Jabar dari Polri. Padahal,menurutnya, masih banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemendagri yang layak menjadi Pj Gubernur. (dilansir dari laman kumparan).
Admin Warnus
 |
| (bandung.bisnis.com) |
Pada hari senin 18 Juni 2018, Komjen M. Iriawan, lebih akrab disapa Iwan Bule, dilantik sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jabar. Pergantian ini tepat dengan berakhirnya masa jabatan Aher sebagai gubernur.
Penunjukan dan pelantikan Komjen Iwan Bule sebagai Pj Gubernur Jabar saat masyarakat Jabar sedang masih merayakan suasana hari raya Idul Fitri.
Tidak hanya warganet yang menyayangkan keputusan pemerintah soal ini yang dianggap melanggar aturan, sikap beberapa anggota DPR pun mewacanakan akan mengangkat hak angket soal penunjukan Iwan Bule sebagai Pj Gubernur Jabar.
Fadli Zon, Waketum Gerindra, akan mendukung DPR agar menggunakan hak angket soal Pj Gubernur Jabar dari Polri. "Saya akan ikut dukung agar DPR RI gunakan hak angket pengangkatan Pj gubernur Jabar. Berpoetensi melanggar UU dan telah menipu rakyat," ujar Fadli melalui akun Twitternya.
PKS akan mengikuti jejak Partai Demokrat dan Gerindra untuk menggulirkan hak angket. Anggota DPR dari fraksi PKS Mardani Ali Sera menyesalkan keputusan Jokowi tersebut karena mengabaikan aspirasi dan kritik dari masyarakat terkait Pj Gubernur Jabar dari Polri. Padahal,menurutnya, masih banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemendagri yang layak menjadi Pj Gubernur. (dilansir dari laman kumparan).
Admin Warnus