(Foto : Media Indonesia)
[WARTANUSANTARA.ID] Jakarta - Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK) mengaku sudah menonton film dokumenter 'Dirty Vote' yang mengungkap dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024. JK menilai, film tersebut masih ringan dibandingkan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. JK juga memberi apresiasi kepada sutradara film itu yang masih sopan dalam menyajikan fakta-fakta.
"Iya saya sudah nonton tadi malam. Dan itu, film itu betul luar biasa. Tapi semuanya kebenaran kan lengkap dengan foto, lengkap dengan kesaksian, tapi bagi saya, saya kira ini 'Dirty Vote', film ini tidak... masih ringan dibanding kenyataan yang ada di masa itu," kata JK di kediamannya, Senin (12/2/2024), dikutip dari DetikJateng.
JK mengatakan, film dokumenter tersebut baru mengungkap 25 persen dari peristiwa yang terjadi selama masa Pemilu. Dia bilang, film tersebut belum mencakup peristiwa yang terjadi di daerah hingga di perkampungan.
"Kejadian bagaimana bansos (bantuan sosial) diterima orang, bagaimana datang petugas-petugas mempengaruhi orang. Jadi masih banyak lagi sebenarnya yang jauh lebih banyak, mungkin sutradaranya lebih sopan lah. Masih sopan, bagian pihak lain masih marah, apalagi kalau dibongkar semuanya," ujar JK.
JK juga menantang pihak lain yang membantah dan menuduh film 'Dirty Vote' sebagai fitnah untuk menunjukkan bukti dan data yang mendukung klaim mereka. JK menegaskan, semua yang ada di film itu didasarkan pada data, angka, dan tanggal yang valid.
"Semua orang bisa mengatakan fitnah, tunjukan di mana fitnahnya, semua data dulu keluar, baru komentar kan. Tidak ada hanya pidato saja, semua ada datanya, angka-angkanya, tanggal-tanggalnya. Semua lengkap jadi ini juga memberikan, boleh saja mengatakan fitnah tapi yang mana? Karena semua data," kata JK.
Film dokumenter 'Dirty Vote' disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono dan diproduksi oleh Watchdoc. Film ini dirilis pada 9 Februari 2024 di platform YouTube dan telah ditonton lebih dari 5 juta kali. Film ini mengungkap berbagai dugaan kecurangan yang terjadi dalam Pemilu 2024, mulai dari kampanye gelap, politik uang, manipulasi data, hingga intimidasi saksi. Film ini juga menyoroti peran lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu yang dinilai tidak kompeten dan tidak independen.