Baksos di Indramayu, Netty Aher Ingatkan Pemerintah Agar Lakukan Pendekatan Promotif Kesehatan

[wartanusantara.id] Indramayu - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher bersama Satgas Penanganan Bencana DPD PKS Kab Indramayu melakukan baksos pemeriksaan kesehatan dan penyerahan bantuan obat-obatan bagi korban banjir di Desa Kongsijaya, Kec Widasari dan Desa Parean Girang, Kec Kandanghaur Kab Indramayu, Jum'at (05/03/21) 

Menurut Netty,  sistem kesehatan Indonesia masih berbasis pada pelayanan kuratif yang berbiaya tinggi. "Kedepannya,  pemerintah harus mengevaluasi sistem kesehatan masyarakat agar berbasis pada pendekatan promotif dan preventif, bukan kuratif yang berbiaya mahal. Jika masih berbasis pada kuratif, sistem kesehatan kita akan menyedot anggaran yang besar dan menjadi beban negara. Peran puskesmas dalam melakukan promosi kesehatan harus terus ditingkatkan. Rakyat harus dididik untuk hidup sehat dan bersih agar tidak mudah sakit," papar Netty. 

Terkait dengan baksos kesehatan yang dilakukan Satgas PKS, 

menurut Netty,  pelayanan kesehatan dan sosial terhadap rakyat adalah tugas pemerintah, namun PKS bersedia turun membantu demi meringankan penderitaan rakyat.  

"Layanan kesehatan dan sosial oleh Satgas Penanganan Bencana ataupun melalui Pusat Pelayanan adalah bentuk komitmen PKS  yang menyiagakan partai sebagai pelayan rakyat. Kerja pelayanan dan  advokasi harus menjadi DNA kader   sehingga rakyat melihat bukti komitmen tersebut," katanya. 

Menurut Netty, keterbatasan pemerintah dalam mengatasi persoalan kesehatan masyarakat menjadi ruang bagi PKS  untuk mengambil  hati masyarakat dengan kerja pelayanan. "Kader PKS harus hadir di tengah masyarakat dan mengisi ruang-ruang publik di legislatif dan eksekutif agar lebih luas dalam melayani masyarakat karena ditopang oleh kewenangan dan anggaran negara," kata Netty yang juga Ketua DPP PKS Bidang Kesejahteraan Sosial. 

Netty juga mengingatkan agar masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan selama berada di lokasi baksos "Jaga kesehatan dan protokol kesehatan 3M harus tetap dilakukan, mengingat varian baru corona sudah masuk di Indonesia. Kita harus bersama-sama memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan tetap menerapkan 3M" katanya. 

Terakhir Netty meminta pemerintah yang berwenang untuk membantu masyarakat Indramayu yang terkena dampak banjir secara lebih sigap dan menyeluruh.

"Kebutuhan masyarakat harus segera dipenuhi mengingat mereka menghadapi dua bencana, yaitu bencana alam berupa banjir dan bencana non-alam yakni COVID-19. Jangan biarkan masyarakat menunggu-nunggu bantuan tanpa adanya uluran tangan dari pemerintah" katanya.

Presiden Erdogan menyampaikan belasungkawa untuk 11 tentara syahid

[wartanusantara.id] Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga yang berduka dari 11 tentara yang menjadi martir dalam kecelakaan helikopter militer di Turki timur pada hari Kamis.

“Akibat jatuhnya helikopter militer dalam perjalanan dari Bingol ke Tatvan di Bitlis, 11 anak kami menjadi martir.

"Saya berharap rahmat Allah atas para martir heroik kami dan pemulihan yang cepat untuk yang terluka," kata Erdogan di Twitter.

Sebelumnya, setidaknya 11 tentara Turki, termasuk seorang perwira senior, menjadi martir dan dua lainnya terluka ketika sebuah helikopter militer jatuh di provinsi Bitlis.

Kontak dengan helikopter militer tipe Cougar, yang lepas landas dari provinsi Bingol timur ke distrik Tatvan di Bitlis pada pukul 1.55 sore. waktu setempat (1055GMT), hilang pada 14.25 (1125GMT).

Erdogan juga berbicara melalui telepon dengan Yigitalp Erbas, putra Letnan Jenderal Osman Erbas yang syahid, kata Direktorat Komunikasi Turki dalam sebuah pernyataan.

Presiden menyatakan penyesalannya yang mendalam bahwa Osman Erbas, yang memberikan layanan vital bagi negara dan bangsa, kehilangan nyawanya dalam kecelakaan yang menyakitkan, kata pernyataan itu.

Dia berharap belas kasihan Tuhan atas komandan martir dan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga dan orang yang dicintainya, tambahnya.

Sumber : Anadolu Agency

PP KAMMI: PSSI Kecewakan Supporter Timnas Indonesia

[wartanusantara.id] - Euforia pendukung tim sepak bola nasional Indonesia seketika kandas, dengan beredarnya informasi bahwa pertandingan perdana Timnas U 23 VS Tira Persikabo gagal dilaksanakan perihal tidak.mendapatkan perizinan dari pihak polri.

Pengurus Pusat KAMMI melalui Kepala departemen Olahraganya Wahid Ikhwan, menyampaikan kekecewaannya terhadap pihak penyelenggara yang menurutnya terlalu teledor dalam mengumumkan pertandingan yang akan dimainkan oleh Timnas melawan beberapa club nasional.

Menurut Wahid gagalnya timnas untuk bertanding dengan beberapa club nasional karena kesalahan dari pihak PSSI, "Salahnya PSSI adalah izin belum keluar dari pihak Polri tapi PSSI sudah begitu optimis akan mendapatkan izin, akhirnya PSSI keluarkan jadwal pertandingan, bahkan sudah deal dengan TV swasta untuk penayangan pertandingan."

Laga pertandingan timnas U23 VS Tira Persikabo yang awalnya akan diselenggerkan di Stadion Madya, Senayan, Jakarta Pusat  dan disiarkan langsung pada Rabu (3/3/2021) pukul 19.30 akhirnya tidak jadi berlangsung.

"Kami sebagai supporter timnas merasa sangat kecewa pastinya dengan gagalnya timnas merumput lg, kalo kayak gini namanya PSSI PHP,  izin belum keluar kok sudah langsung mengeluarkan jadwal."

Harapan KAMMI juga kedepan PSSI dan pihak penyelenggara lainnya bisa lebih bijak dan profesional lagi dalam mengeluarkan pernyataan dan menyelenggarakan pertandingan. Sebelumnya PP KAMMI juga telah memerikan respon baik terhadap PSSI dan pihak lain terkait akan diselenggarakannya Liga Pramusim yang akan dimulai bulan depan.

Red: HW

Hakan Fidan : Aktivitas intelijen luar negeri Turki melonjak pada tahun 2020

[wartanusantara.id] National Intelligence Organization (MIT) telah meningkatkan aktivitas intelijen luar negerinya pada tahun 2020, kata kepala MIT Hakan Fidan dalam laporan yang diterbitkan baru-baru ini.

(Hakan Fidan, Kepala MIT/photo Daily Sabah)

Fidan, mengevaluasi laporan aktivitas MIT 2020, menyatakan: “Organisasi kami telah memikul tugas aktif sesuai dengan kepentingan negara kami di zona konflik, meningkatkan aktivitas intelijen asing, membawa perang melawan terorisme ke dimensi internasional dan mengungkap aktivitas intelijen yang menargetkan negara kami dan telah menjadikan kecerdasan teknis sebagai bagian dari komponen utama pekerjaannya. "

Dia menambahkan bahwa MIT telah bekerja dengan sukses baik di dalam maupun luar negeri melawan ancaman baru dan mencatat transformasi yang telah terlihat dalam sistem internasional pada tahun 2020 dalam bayang-bayang pandemi virus corona.

Fidan adalah mantan perwira nonkomisi yang bertugas di luar negeri di Komando Intelijen dan Operasi Korps Reaksi Cepat NATO di Jerman sebelum beralih ke karir sipil.

"Sebagai MIT, kami berusaha keras untuk menghasilkan strategi yang mengubah permainan, mengembangkan metode baru di bidang kecerdasan, memadukan teknik kami sendiri dalam menghadapi perubahan di dunia dan beradaptasi dengan perubahan dengan cara tercepat dan paling fleksibel," kata Fidan .

Presiden Recep Tayyip Erdoğan juga menekankan pentingnya aktivitas MIT. Selama upacara pembukaan Direktorat Regional Istanbul baru MIT, presiden menyebut intelijen sebagai poin kunci bagi negara mana pun yang berusaha menjadi kekuatan dunia.

“Sangat penting bagi kami untuk membuat kebutuhan kami dalam hal intelijen di dalam negeri. Setiap negara yang tidak memiliki intelijen ditakdirkan untuk berhenti ada, ”katanya.

“Dukungan operasional dan intelijen yang diberikan oleh MIT terbukti menjadi pengubah permainan di Libya. Lingkup pengaruh kami yang meningkat dalam intelijen internasional telah memungkinkan Turki menjadi kekuatan global di semua tingkatan, ”kata presiden.

MIT sering melakukan operasi kontraterorisme lintas batas terutama di Suriah utara dan Irak. Baru-baru ini, tiga orang yang disebut anggota PKK berpangkat tinggi yang bertanggung jawab atas kegiatan intelijen dan keuangan organisasi teroris tersebut dibunuh oleh pasukan keamanan Turki dalam operasi yang dilakukan oleh MIT di wilayah Metina Irak utara, sumber keamanan mengungkapkan pada 22 Februari.

Selain itu, sebagai bagian dari operasi interior, polisi di ibu kota Turki, Ankara, menahan seorang teroris senior Daesh dan teroris al-Shabab dalam operasi gabungan yang dilakukan bekerja sama dengan MIT minggu lalu.

Sumber : Daily Sabah

Satu Tahun Pandemi di Indonesia, Netty Aher : Pemimpin Bingung Rakyat Jadi Korban

[wartanusantara.id] Jakarta - Hari Selasa (02/03/2020) kemarin tepat satu tahun sudah pandemi COVID-19 menyerang Indonesia, dengan total kasus tercatat 1.347.026 orang terkonfirmasi positif dan kasus aktif  per hari ini sebanyak 149.645 orang. 

Keadaan ini dinilai oleh Wakil Ketua Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher. Menurutnya refleksi dan evaluasi besar harus dilakukan oleh pemerintah, mengingat capaian kasus itu bukan sekadar angka tanpa makna. Akan tetapi, efek dari rangkaian statement, kebijakan, anggaran dan polemik yang dilakukan pemerintah berdampak langsung pada rakyat. "Sudahkah langkah pemerintah tepat selama ini? Saatnya periksa kembali peta jalan penanganan pandemi COVID-19, jangan malah mengendurkan langkah. Pemerintah bingung, justru rakyat yang jadi korban, " tegas Netty , dalam rilis medianya (03/02/2021). 

Sampai saat ini tercatat jumlah kasus kematian akibat COVID-19 di Indonesia sudah mencapai 36.518 orang. 

"Mereka adalah rakyat yang menjadi korban, yang seharusnya dilindungi segenap jiwa dan raganya oleh pemerintah sebagaimana amanat konstitusi. Jangan pernah abai tentang hal ini, terlebih lagi sudah terdapat mutasi COVID-19  di Indonesia," tambahnya. 

Ketua Tim COVID-19  Fraksi PKS DPR RI ini memberi catatan atas satu tahun pandemi di Indonesia, pertama, keseriusan untuk memperbaiki tata kelola komunikasi publik. Cuitan, seloroh, dan canda yang dilakukan oleh para menteri dan pejabat pemerintah tidak terjadi lagi dalam kebijakan apapun, apalagi dalam konteks bencana. 

Kedua, soal kebijakan 3T dan kesiapsiagaan penanganan kesehatan. "Pemerintah harus memperbaiki dan meningkatkan sistem dan kapasitas 3T yang sudah dilakukan selama ini. Pastikan penggunaan alat test yang standar untuk mendapatkan hasil akurat. Selanjutnya, pemerintah menginformasikan sudah memeriksa 10.868.049 spesimen dari 7.243.182 orang yang diambil sampelnya. Jika mengambil standar WHO yang mengharuskan tracing paling tidak 30 orang tiap 1 kasus positif, seharusnya dari 1,347 juta kasus positif setidaknya sejumlah 30 juta orang yang harus diperiksa dan dites " katanya. 

Ketiga, yakni skema kolaborasi yang mesti optimal dengan berbagai pihak. "Pandemi ini harus dilakukan dengan semangat kolaborasi antara semua pihak secara simultan, baik pemerintah, industri, akademisi, media, dan masyarakat. 

Keempat, Pemerintah juga harus memastikan penggunaan anggaran penanganan pandemi ini dilakukan secara transparan, akuntabel, dan terbebas dari perilaku koruptif. Aparat penegak hukum harus in charge mengawasi setiap prosesnya dan mengadili dengan tegas pihak yang melanggar. 

Kelima, terkait vaksinasi, pemerintah harus berpedoman pada peta jalan vaksinasi yang sudah disepakati, jangan sampai melakukan tindakan di luar ketentuan dan kewenangan tanpa dikomunikasikan sebelumnya dengan berbagai pihak termasuk DPR. Jangan sampai target herd immunity gagal karena ada faktor lain dalam pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi", tutup Netty.

Sejarah Awal Mula Do'a Qunut

[wartanusantara.id] Qunut artinya ketaatan, patuh, berdiri lama dan diam. Biasanya do'a qunut dibaca pada raka'at terakhir sesudah i'tidal yang lazim dilakukan dalam shalat Subuh dan pada shalat Witir setelah melewati pertengahan dari bulan Ramadhan.

Baca juga Hijrahnya Ahlul Bait ke Madinah

Tahukah anda sejarah awal mula do'a qunut dalam Islam?

Dalam buku Nurul Yaqin karya Muhammad Al-Khudari Bek pada sub judul Kaum Muslimin yang Lemah Dicegah Berhijrah. Berikut kutipannya;

Kaum musyrikin Mekah mencegah sebagian kaum muslimin berhijrah, serta menangkap dan menyiksa mereka. Kaum Muslimin yang mendapat perlakuan tersebut antara lain Al-Walid bin Al-Walid, Iyasy bin Rabi'ah, dan Hisyam bin Al-Ash. Oleh sebab itu, Rosulullah selalu mendo'akan mereka  dalam shalatnya. Inilah awal mula do'a qunut. Do'a ini dilakukan Rosulullah SAW pada waktu-waktu shalat yang berbeda-beda. Do'a ini dilakukan Rosulullah SAW terkadang dalam rakaat ganjil shalat Isya dan terkadang dalam shalat Subuh sesudah Ruku' dan sebelumnya. Setiap Sahabat meriwayatkan hadist tentang qunut ini sesuai dengan apa yang dilihatnya, dan hal inilah yang menjadi penyebab perbedaan pendapat ulama dalam permasalahan tempat qunut dibaca.

Pemerintah Cabut Lampiran Investasi Miras, Netty: Itu Sikap Yang Harus Diambil Jika Ingin Rakyat Selamat

[wartanusantara.id] Jakarta- Pemerintah memutuskan mencabut aturan mengenai investasi industri minuman keras yang tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang sebelumnya ramai menimbulkan penolakan dari masyarakat. 

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menanggapi hal tersebut sebagai sikap yang memang harus diambil pemerintah mengingat kebijakan memasukkan miras dalam daftar positif investasi akan membahayakan rakyat, katanya dalam keterangan media  Selasa, 02/03/21.

Menurut Wakil Ketua F-PKS DPR RI ini, laporan  WHO menyebutkan,  3 juta orang di dunia meninggal akibat konsumsi alkohol selama tahun 2016, angka ini setara dengan 1 dari 20 kematian di dunia disebabkan oleh konsumsi alkohol.

Oleh karena itu, kata Netty, "Jika ingin rakyat selamat, aturan tersebut memang harus dicabut. Melindungi dan memberikan jaminan kesehatan rakyat adalah amanah konstitusi pada pemerintah. Implementasinya antara lain dengan memastikan barang konsumsi yang diproduksi dan beredar di tengah masyarakat adalah barang yang baik, berkualitas dan halal. Apa jadinya jika pemerintah justru melegalkan investasi industri miras yang jelas buruk untuk kesehatan dan haram pula buat umat Islam yang mayoritas di negeri ini," katanya.

Menurut Netty, aturan tersebut tidak  layak diberlakukan karena  bertentangan juga dengan kampanye gerakan  masyarakat sehat yang dilakukan Kemenkes RI.

"Rilis Kemenkes menyebutkan sepuluh dampak negatif dari minuman  beralkohol bagi kesehatan. Artinya rakyat diminta untuk menghindari miras.  Jadi aneh kan jika malah dilegalkan dan didorong investasi industrinya," kata Anggota Komisi IX DPR RI ini yang salah satu mitra kerjanya adalah Kementerian Kesehatan.

Terakhir Netty meminta  pemerintah agar melakukan kajian, penelitian dan meminta masukan dari pihak terkait sebelum membuat kebijakan agar tidak kontra produktif dan menimbulkan kegaduhan  publik. "Apa sih susahnya melakukan kajian, penelitian dan meminta masukan dari tokoh agama, tokoh masyarakat ataub pihak lain yang terkait. Jangan pernah coba-coba, test the water, apalagi tidak menelaah dengan teliti setiap kebijakan yang dibuat. Ini hanya membuat kontra produktif dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Jika pola komunikasi publik semacam ini terus dilakukan pemerintah, jangan salahkan masyarakat jika mengabaikan pemerintah," tandasnya

Sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa dalam Lampiran III Perpres Nomor 10 Tahun 2021 pada angka 31, 32, dan 33 ditetapkan bahwa bidang usaha industri minuman keras mengandung alkohol, alkohol anggur, dan malt terbuka untuk penanaman modal baru di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua dengan memperhatikan budaya serta kearifan setempat. Peraturan ini telah diteken Presiden Joko Widodo dan mulai berlaku per 2 Februari 2021.

Embargo menargetkan industri pertahanan Turki

[wartanusantara.id] Industri pertahanan Turki menjadi sasaran embargo baik terbuka maupun terselubung, kata Kepresidenan Industri Pertahanan Turki dalam sebuah pernyataan tertulis pada hari Selasa.

(Sumber photo : Anadolu Agency)

Turki akan terus mencapai tujuannya untuk industri pertahanan yang sepenuhnya independen dengan tekadnya untuk merancang, mengembangkan, dan memproduksi sistem dan teknologi nasional dan asli, pernyataan itu menekankan setelah pertemuan Komite Eksekutif Industri Pertahanan.

Pertemuan tersebut, yang dipimpin oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan, membahas sistem militer baru untuk angkatan bersenjata negara itu.

"Sebagai bagian dari ini, berbagai proyek tentang sistem komunikasi dan informasi, amunisi dan rudal, berbagai platform, modernisasi, dan teknologi baru diputuskan," kata pernyataan itu.

Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan pertahanan dan penerbangan Turki membuat langkah signifikan dalam penelitian dan pengembangan, serta produksi dan ekspor. Turki termasuk di antara enam negara di dunia yang dapat memproduksi UAV sendiri.

Setelah pemasok asing tertentu mulai memberlakukan embargo karena dukungan Turki untuk Azerbaijan dalam konflik Nagorno-Karabakh tahun lalu, perusahaan Turki mulai lebih fokus pada produksi lokal.

Oktober lalu, Kanada menangguhkan ekspor beberapa produk pertahanan ke Turki atas tuduhan bahwa teknologinya digunakan dalam konflik di Nagorno-Karabakh.

Konflik Karabakh

Pada tahun 1991, militer Armenia menduduki Nagorno-Karabakh (Karabakh Atas), yang diakui secara internasional sebagai wilayah Azerbaijan, dan tujuh wilayah yang berdekatan.

Ketika bentrokan baru meletus pada 27 September 2020, tentara Armenia melancarkan serangan terhadap warga sipil dan pasukan Azerbaijan dan bahkan melanggar perjanjian gencatan senjata kemanusiaan.

Selama konflik enam minggu, Azerbaijan membebaskan beberapa kota dan hampir 300 pemukiman dan desa, sementara setidaknya 2.802 tentaranya menjadi martir.

Kedua negara menandatangani perjanjian yang ditengahi Rusia pada 10 November untuk mengakhiri pertempuran dan bekerja menuju resolusi yang komprehensif.

Pada 11 Januari, para pemimpin Rusia, Azerbaijan, dan Armenia menandatangani pakta untuk mengembangkan hubungan ekonomi dan infrastruktur yang menguntungkan seluruh kawasan. Ini termasuk pembentukan kelompok kerja trilateral di Karabakh.

Gencatan senjata dipandang sebagai kemenangan Azerbaijan dan kekalahan Armenia, yang angkatan bersenjatanya ditarik sesuai dengan kesepakatan.

Sumber : Anadolu Agency

Menyoal Vaksin Mandiri, Netty Aher Minta Transparansi Pemerintah

[wartanusantara.id] Jakarta- Pemerintah resmi memberikan izin program vaksin mandiri dengan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan No 10 tahun 2021. Vaksin ini dikenal dengan vaksin gotong royong. 

Kebijakan ini mendapatkan tanggapan dari Netty Prasetiyani Aher, Anggota Komisi IX DPR RI,  "Pemerintah perlu transparan dan terbuka menjelaskan vaksin mandiri ini untuk mempercepat apa? Apakah sasarannya di luar 181 juta peserta? Atau apa? Pemerintah kan sudah menetapkan 70 persen populasi ini untuk mencapai herd immunity sebagai basis tujuan vaksinasi dan menjamin gratis. Apalagi pengusaha juga belum memberikan data peserta vaksinasi ini, " kata Netty dalam keterangan media, Minggu (28/02) 

Ketua DPP PKS ini menekankan kalau program ini hanya mengejar target 181 juta penerima vaksin, maka berpotensi redundant dalam penganggaran. "Keterangan Kemenkes saat rapat dengan Komisi IX beberapa waktu lalu, 181 juta peserta vaksin itu dikonversikan menjadi kebutuhan dosis vaksin yang pengadaannya menggunakan APBN. Jangan sampai segelintir orang mendapatkan keuntungan, sementara negara dirugikan, " terangnya. 

Dalam beberapa kesempatan Menkomarves menyampaikan bahwa vaksin mandiri memakai vaksin sinopharm di luar vaksin program pemerintah dan akan melakukan pemesanan dalam waktu dekat. 

" Jika vaksin gotong royong ini menggunakan sinopharm dan lainnya Pemerintah harus membuktikan secara terbuka skemanya bagaimana, ketersediaan sinopharm berapa, kapan datang, dan bagaimana implementasinya? " lanjut legislator asal Jawa Barat ini. 

PMK nomor 10 tahun 2021 menjadi dasar pemerintah untuk memberikan kewenangan yang besar kepada pihak swasta untuk melaksanakan vaksinasi dari hulu hingga hilir. Wakil Ketua Fraksi PKS ini juga mengingatkan pemerintah agar pengusaha dan perusahaan yang mengikuti program ini harus menjamin bahwa vaksin bagi karyawan dan keluarganya ini gratis dan tidak memotong gaji pekerja. Kedua, jangan sampai ada oknum pemburu rente yang tidak bertanggung jawab, bahkan memperjualbelikan secara sembunyi-sembunyi atau bahkan terbuka kepada masyarakat yang tidak sesuai peruntukannya. 

"Pemerintah dan aparat penegak hukum harus melakukan pengawasan mulai dari proses pengadaan, distribusi, dan pelaksanaan vaksinasi di fasilitas kesehatan sebagaimana disebut dalam aturan. Vaksin yang akan digunakan terpenuhi tahapan dan prosesnya secara ilmiah, sesuai dengan aturan meliputi aspek safety, efficacy, dan quality serta mendapatkan Emergency Use Authorization (EUA) dari BPOM dan kehalalan dari MUI, " tutup Netty mengakhiri.

Jokowi Cabut Perpres Izin Investasi Miras, Ketua MUI : Terimakasih Pak Presiden, Atas Kepekaan Menerima Aspirasi Umat

[wartanusantara.id] Perpres tentang izin investasi miras yang disahkan beberapa waktu lalu menuai kontroversi. Banyak pihak mendesak Presiden untuk membatalkannya.

(Photo : CNN Indonesia)

Hari ini Presiden Joko Widodo (Jokowi)mencabut Peraturan Presiden (perpres) izin investasi minuman keras (miras) atau minuman beralkohol.

Setelah mendengar masukan dari beberapa kelompok masyarakat, seperti ulama, MUI, NU, dan organisasi masyarakat (ormas) lainnya, akhirnya Presiden Jokowi membatalkan Perpres tersebut.

"Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama, MUI, NU, Muhammadiyah, dan organisasi masyarakat (ormas) serta tokoh-tokoh agama yang lain saya sampaikan lampiran perpres pembukaan investasi baru industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut," ucap Jokowi dalam konferensi pers, seperti dilansir dari CNN Indonesia (2/3).

KH. Cholil Nafis, ketua MUI periode 2020-2025, mengucapkan terimakasih kepada Presiden atas kepekaan menerima aspirasi umat. "..Bahwa legalisasi investasi miras, dalam lampiran no. 31-32 Perpres Nomor 10 tahun 2021 dicabut.," katanya.

"Mudah-mudahan Negeri ini berkah dan sejahterah, al-Fatihah," tutupnya.

Saya ucapkan terima kasih kpd Pak Presiden @jokowi atas kepekaan menerima aspirasi umat.
.
Bahwa legalisasi investasi miras, dalam lampiran no. 31-32 Perpres Nomor 10 tahun 2021 dicabut.
.
Mudah2-an negeri ini berkah n sejahtera. https://t.co/Jtb0aWqJvi

Alfatihah. Alfatihah

— cholil nafis (@cholilnafis) March 2, 2021

Gelar Rakernas, Ketua DPP PKS: Kader-kader PKS Siap Isi Kepemimpinan di 2024

[wartanusantara.id] Jakarta  - Partai Keadilan Sejahtera (PKS)  menggelar rangkaian kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas),   dibuka pada Senin, 1 Maret 2021. Ketua DPP PKS Bidang Kesejahteraan Sosial, Netty Prasetiyani Aher mengatakan rakernas digelar dalam rangka membangun soliditas internal partai  dan memformulasikan program-program kerja PKS.

"Rakernas  bertujuan membangun soliditas kader dan pengurus serta merancang program-program kerja  yang relevan dengan kebutuhan rakyat," kata Netty dalam keterangan media, Senin (01/03/2020).

Menurutnya,  Rakernas digelar sebagai wujud komitmen PKS  menyiapkan mesin partai yang  siap melayani rakyat dalam upaya  menjemput  kemenangan pada pemilu 2024.

"Upaya menjemput kemenangan diawali dengan  penguatan basis politik dan penokohan kader PKS, baik tingkat nasional mau pun daerah di seluruh  Indonesia. Penguatan basis politik dilakukan melalui kerja pelayanan dan advokasi persoalan riil di masyarakat.  Dengan pelayanan dan advokasi,  kader-kader PKS siap mengisi kepemimpinan  pada  2024," ungkap Netty. 

Rakernas PKS digelar dengan menerapkan protokol kesehatan, dihadiri 80 persen peserta secara daring, dan 20 persen secara luring dari unsur pimpinan DPTP PKS.

"Kita harus terlibat dalam penanganan pandemi dengan cara disiplin prokes dalam kondisi apapun. PKS juga akan merespon setiap isu dan kebijakan pemerintah yang berpotensi merugikan rakyat dan negara. Kita tetap berkomitmen  menjadi oposisi untuk menciptakan demokrasi yang sehat di mana ada rakyat dan parpol menjadi social control dari pemerintah," terang Netty.

Kepercayaan Pengelolaan Zakat Pada Zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz

[wartanusantara.id] Menurut Ali Muhammad As-Shallabi, Zakat adalah pilar tatanan moneter Islam yang penting. Kaum muslimin sepakat atas wajibnya zakat  sebagai salah satu rukun Islam yang lima. Dari sini maka para sahabat sepakat untuk memerangi orang-orang yang menolak membayarnya di zaman Abu Bakar ash-Shiddiq.

Pengumpulan dan pembagian zakat diserahkan kepada negara. Rosulullah mengumpulkan dan membagikannya, begitu pula hal ini pun dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar bin Khatab. 

Ketika zaman Khalifah Utsman bin Affan, saat harta mengalir dengan melimpah, maka beliau berpendapat untuk menyerahkan kepada para petugas terkait dengan harta-harta yang tidak terlihat, sebagai wakil dari Khalifah. Adapun untuk harta-harta yang terlihat seperti tanaman, hewan ternak dan yang sepertinya, maka negara masih mengumpulkan dan membelanjakannya. 

Setelah Khalifah Utsman terbunuh, apakah urusan zakat diserahkan kepada para gubernur atau tidak? Ada perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat ini terkait dengan harta tak terlihat, adapun untuk harta yang terlihat, maka negara tetap mengumpulkannya.

Faktor inilah sebagai penyebab turunnya pendapatan negara dari Zakat secara umum pada zaman khilafah bani Umayyah. Karena sebagian masyarakat menolak memberikannya kepada para gubernur sehingga mereka membagikannya sendiri sesuai yang mereka ketahui.

Hanya pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz saja terjadi peningkatan pendapatan negara dari zakat. Begitu masyarakat mendengar Umar bin Abdul Aziz menjadi Khalifah, mereka membayarkan zakat melalui negara.

Secara umum, tatanan zakat tetap diterapkan di zaman pemerintahan bani Umayyah sejalan dengan dasar-dasar syari'at Islam. Sedangkan puncak perkembangan bagi zakat ini terjadi pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, di mana rakyat percaya kepadanya sebagai timbal balik atas kesungguhannya dalam menerapkan Islam di kehidupan nyata, maka rakyat menyerahkan zakat kepadanya.

Dirangkum dari buku Biografi Mu'awiyah bin Abu Sufyan karya Ali Muhammad Ash-Shallabi

Erdogan dan Putin akan meletakkan fondasi untuk reaktor ke-3 PLTN Akkuyu

[wartanusantara.id] Presiden Recep Tayyip Erdoğan dan Presiden Rusia Vladimir Putin pekan depan akan menghadiri upacara peletakan batu pertama bersama untuk reaktor ketiga pembangkit listrik tenaga nuklir pertama Turki, kata menteri energi dan sumber daya alam.

(Sumber photo : Daily Sabah)

"Fondasi untuk reaktor ketiga di Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Akkuyu akan diletakkan pada 10 Maret oleh Presiden kami Erdogan dan Presiden Rusia Putin dalam program yang akan mereka hadiri secara virtual," kata Fatih Dönmez kepada penyiar swasta Sabtu.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam pada November memberikan izin konstruksi untuk unit ketiga pabrik yang sedang dibangun di provinsi Mersin selatan.

Erdogan dan Putin menghadiri upacara peletakan batu pertama PLTN Akkuyu pada April 2018 melalui panggilan konferensi video dari ibu kota Ankara.

Kedua negara telah menandatangani perjanjian antar pemerintah pada Mei 2010 untuk pembangunan pabrik.

Saat pekerjaan berjalan sesuai rencana, reaktor pertama pabrik, dari total empat, dijadwalkan akan beroperasi pada 2023, peringatan 100 tahun republik Turki. Sekitar 7.000 orang sedang mengerjakan proyek raksasa tersebut.

Ketiga unit yang tersisa akan mulai beroperasi pada akhir 2026, dengan kecepatan satu unit per tahun hingga pada akhirnya memiliki total kapasitas terpasang 4.800 megawatt (MW). Pembangunan unit kedua dimulai pada Juni tahun lalu.

Setelah selesai, pembangkit tersebut diharapkan menghasilkan 35 miliar kilowatt-jam (kWh) listrik setiap tahun. Total konsumsi listrik Turki tahun lalu sekitar 305 miliar kWh. Dengan demikian, pembangkit tersebut akan memenuhi hingga 10% dari konsumsi listrik negara saat ini ketika mulai beroperasi dengan kapasitas penuh.

Sebagai pabrik beban dasar, ini akan memainkan peran utama dalam mengurangi ketergantungan pada sumber daya energi yang diimpor, terutama gas alam.

Jumlah total investasi di pabrik telah dihitung sebagai $ 20 miliar (TL 148,5 miliar). Diperkirakan akan mempekerjakan sekitar 3.000 orang, termasuk insinyur dan teknisi.

Menurut Program Kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam 2021, 27,5% pabrik ditargetkan selesai pada akhir tahun ini.

Sekitar 16,25% pabrik, termasuk konstruksi, izin, lisensi dan persetujuan, diselesaikan pada akhir tahun lalu. Hal ini sangat baik dibandingkan dengan prakiraan program tahun lalu, yang memperkirakan kemajuan kurang dari setengah dari angka tersebut, yaitu 8%.

Berdasarkan program kinerja tahun ini, sementara perkiraan tingkat penyelesaian untuk tahun 2022 ditentukan sebesar 41,25%, kemajuan proyek sebesar 56,25% diharapkan pada tahun 2023.

Sumber : Daily Sabah 

Perpres Jokowi soal Investasi Miras, Jimly Asshiddiqie : Sebaiknya Dibatalkan

[wartanusantara.id] Dilansir dari laman Detik,  Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani aturan beleid yang menuai kontroversi: Peraturan Presiden (Perpres) soal Bidang Usaha Penanaman Modal. Hal yang bikin kontroversi adalah aturan soal minuman keras (miras).

(Jimly Asshiddiqie/Photo : ICMI)

Dalam Perpres tersebut hanya daerah tertentu saja yang diperbolehkan membuka usaha miras ini. Antara lain ; Bali, NTT, Sulawesi Utara, dan Papua.

Khusus untuk Papua, terdapat penolakan dari berbagai pihak. Diantaranya, Majelis Rakyat Papua (MRP) secara tegas menolak investasi produksi minuman keras di wilayah tersebut. 

"Kami menolak dengan tegas. Jika mau investasi di Papua, silakan, tapi bawa yang baik-baik. Jangan bawa yang membunuh generasi muda Papua," kata anggota Kelompok Kerja Agama MRP, Dorius Mehue, seperti dilansir dari laman Republika (28/02).

Begitu pula Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengkritik keras Perpres tersebut. Tak ketinggalan, Ketua Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie meminta pemerintah untuk membatalkan rencana investasi miras. "..dampaknya sangat merusak & tambah menjauhkan rakyat dari pemerintah yang sudah dinilai makin tidak mau mendengar," katanya

"Janganlah semua urusan diabadikan untuk investasi ekonomi, mari kita bangun bangsa secara utuh," tambahnya.

Rncana Pmerintah mliberalisasi indstri miras sbaiknya dibatalkn, dampaknya sngt mrusak & tambah mnjauhkn rkyat dari pmerintah yg sdh dinilai makin tdk mau mdengar. ICMI & ormas2 keagamaan psti resisten. Jngnlah smua urusan diabdikn utk invstasi eknomi, mari kt bngun bngs scr utuh

— Jimly Asshiddiqie (@JimlyAs) February 28, 2021